SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan seluruh biaya pengobatan korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanggulangin, Sidoarjo, ditanggung pemerintah.
Emil menegaskan, pemerintah tidak ingin ada korban yang tidak mendapat penanganan medis hanya karena terkendala biaya.
50 Siswa Jombang Diare Usai Makan MBG
Saat ini, prioritas Pemprov Jatim adalah memastikan seluruh korban mendapat perawatan sesuai kondisi masing-masing.
“Fokus kami pertama yang pasti bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik mungkin. Mengenai biaya perawatan terhadap korban dugaan keracunan MBG di rumah sakit, harus ditanggung negara,” ujar Emil usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Kamis (3/9/2026).
Menurut Emil, pembiayaan pengobatan korban tidak menggunakan skema BPJS Kesehatan.
Biaya penanganan akan ditanggung melalui anggaran pemerintah, termasuk pelayanan di rumah sakit milik pemerintah.
“Karena ini sebenarnya diintegrasikan ke dalam biaya dari rumah sakit unit pemerintah. Ini memang bukan areanya BPJS kalau kejadian seperti ini,” katanya.
Emil memastikan APBD Jatim mencukupi untuk membiayai seluruh pengobatan korban dugaan keracunan MBG.
Pemprov Jatim juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) jika kebutuhan penanganan melebihi anggaran yang telah dialokasikan Dinas Kesehatan.
“Pokoknya harus cukup. Artinya kita punya BTT juga kalau sampai apa yang sudah teranggarkan di Dinas Kesehatan tidak memadai,” tegasnya.
Selain pembiayaan, Pemprov Jatim memastikan ketersediaan kebutuhan medis di fasilitas kesehatan yang menangani para korban.
Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Jatim, stok obat-obatan dan cairan infus dinilai mencukupi untuk kebutuhan pasien, baik yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan.
Emil menegaskan pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh dalam penanganan kasus tersebut.
Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.
“Ya, itulah bentuk bagaimana kita mendukung program prioritas nasional. Tentu pemda juga punya peran,” pungkasnya.
