YOGYAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam merumuskan kebijakan konservasi serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Muhaimin, masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan yang lahir dari pengalaman panjang dalam menjaga keseimbangan alam.
Pengetahuan tersebut dinilai dapat menjadi sumber penting dalam mencari solusi persoalan lingkungan.
Hal itu disampaikan Muhaimin dalam People's Conservation Summit 2026 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (1/9/2026).
“Kita semua lagi pusing mengatasi bencana rutin kebakaran hutan di mana-mana. Kita tidak sadar bahwa sumber pengetahuan, bahkan ilmu pengetahuan ada di masyarakat adat dan para pengelola lokal yang punya pengalaman dan kearifan, yang itu mestinya menjadi sumber kebijakan,” ujar Muhaimin.
Ia menilai pola penanganan karhutla yang terus berulang setiap tahun perlu dievaluasi.
Salah satunya dengan memperkuat keterlibatan masyarakat yang selama ini hidup dan beraktivitas paling dekat dengan kawasan hutan.
Muhaimin menegaskan, kebijakan konservasi dan penanganan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis maupun administratif.
Pengalaman masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad harus menjadi bagian dari fondasi kebijakan.
“Saya meminta kepada menteri-menteri di bawah koordinasi saya untuk benar-benar mendengarkan, melihat langsung, mengambil dari pengetahuan yang ada dalam masyarakat adat dan pelaku konservasi lokal,” tegasnya.
Muhaimin juga menyatakan dukungan terhadap upaya dekolonisasi konservasi sumber daya alam.
Menurutnya, masyarakat adat dan komunitas lokal tidak semestinya hanya menjadi objek dalam agenda konservasi.
Sebaliknya, mereka perlu ditempatkan sebagai subjek yang ikut menentukan arah kebijakan pengelolaan dan perlindungan alam.
“Mari kita letakkan para pemangku adat sekaligus komunitas lokal menjadi subjek untuk lahirnya kebijakan yang tepat, hulu masalah teratasi, tidak parsial, tapi terintegrasi dalam mengatasi dan menjaga sustainabilitas seluruh kekayaan alam kita,” katanya.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar penanganan persoalan lingkungan tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi.
Pemerintah perlu memperkuat pencegahan dan menyelesaikan persoalan dari hulu melalui kebijakan yang terintegrasi.
People's Conservation Summit 2026 menjadi salah satu forum untuk mempertemukan pengalaman masyarakat adat dan komunitas lokal dengan kalangan akademisi serta pengambil kebijakan.
Muhaimin berharap pengalaman para pelaku konservasi di tingkat lokal dapat menjadi bagian dari perumusan solusi menghadapi berbagai tantangan lingkungan di Indonesia.
