JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari meminta pemerintah menambah alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2027.
Permintaan itu disampaikan menyusul kenaikan target investasi nasional menjadi Rp2.927 triliun, sementara pagu anggaran kementerian justru turun.
Ratna menilai peningkatan target investasi harus diikuti dukungan anggaran yang memadai agar fungsi pengawalan, fasilitasi, dan percepatan investasi dapat berjalan optimal.
Hal tersebut disampaikan Ratna usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pendalaman Teknis RKA-K/L TA 2027 bersama jajaran Eselon I Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dalam pembahasan tersebut, pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tercatat turun menjadi sekitar Rp974 miliar dari sebelumnya Rp1,2 triliun.
Ratna menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi karena kementerian memiliki beban besar dalam mengejar target investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini mendapatkan tugas yang sedemikian besar dan menjadi salah satu ujung tombak peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Tentu harus diberikan keberpihakan anggaran yang proporsional,” tegas Ratna.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu mendorong agar pagu anggaran dikembalikan ke angka sebelumnya, yakni Rp1,2 triliun.
Ratna juga memastikan akan mengawal usulan tersebut melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Menurutnya, tambahan anggaran bukan semata untuk mengejar nilai investasi, tetapi juga memastikan investasi yang masuk mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas, termasuk terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan.
Ratna turut menyoroti komposisi investasi hilirisasi yang dinilai masih perlu diperluas.
Realisasi investasi hilirisasi pada Semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun, dengan sekitar 75 persen berlokasi di luar Pulau Jawa.
Namun, sebagian besar investasi tersebut masih ditopang sektor mineral dan batubara (minerba) serta Penanaman Modal Asing (PMA).
“Kami meminta Kementerian Investasi agar meratakan hilirisasi ke sektor lain seperti perkebunan dan kelautan,” ujar legislator daerah pemilihan Jawa Timur IX tersebut.
Ratna juga meminta pelaporan investasi tidak hanya berorientasi pada besaran nilai rupiah.
Menurutnya, indikator penyerapan tenaga kerja lokal harus menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan investasi.
“Laporan investasi ke depan jangan hanya menampilkan besaran nilai rupiahnya saja, tetapi harus menyajikan rasio penyerapan tenaga kerja lokal yang sebanding agar kinerjanya benar-benar terukur,” katanya.
Selain pemerataan investasi, Ratna menyoroti pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) berbasis kecerdasan buatan (AI).
Ia mendorong Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengoptimalkan talenta serta kapasitas teknologi dalam negeri untuk menekan biaya pengembangan sistem digital tersebut.
Menurut Ratna, kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengembangkan OSS yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Teknologi dan inovasi itu memang mahal, tetapi kita punya talenta-talenta dalam negeri yang luar biasa di BRIN. Kami berharap Kementerian Investasi bisa mengoptimalkan kerja sama dengan BRIN agar dapat menekan nilai keekonomian anggaran digitalisasi,” pungkasnya.
Ratna menilai pemanfaatan talenta lokal juga berpotensi membuat pengembangan sistem OSS lebih adaptif terhadap dinamika perizinan, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah.
