PPPK Tak Boleh Dirumahkan, DPR RI Minta Efisiensi Anggaran Tak Korbankan ASN
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak seharusnya dirumahkan meski pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran. Menurutnya, negara memiliki kewajiban untuk membayar gaji PPPK sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN).