JOMBANG, Liputanjatim.com – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, mulai memasuki tahapan penting. Setelah pembahasan Tata Tertib (Tatib) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2021–2026 rampung, persidangan kini berlanjut ke tingkat komisi.
Rangkaian awal persidangan pleno Muktamar ke-35 NU berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. Dua agenda penting dan krusial, yakni pembahasan Tata Tertib (Tatib) serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2021–2026, resmi rampung disepakati.
Berakhirnya dua sidang pleno awal tersebut sekaligus menandai dimulainya pembahasan strategis di tingkat sidang komisi.
Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 NU, Prof Mohammad Nuh, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas suasana sejuk yang menyertai seluruh jalannya musyawarah.
Dinamika persidangan yang semula diprediksi bakal diwarnai perdebatan hangat antarpeserta berhasil diarahkan menuju titik temu melalui semangat kemufakatan.
"Alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan dengan sangat baik," ujar M. Nuh usai memimpin Sidang Pleno II di Kompleks PP Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jumat (28/8/2026) malam.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menjelaskan bahwa alur persidangan bergerak cepat dan kondusif usai Tatib disahkan pada Sidang Pleno I.
Memasuki Sidang Pleno II, agenda berfokus pada penyampaian pandangan serta tanggapan atas LPJ PBNU periode 2021–2026.
Proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan melalui mekanisme pemanggilan sampel perwakilan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU).
Dari 11 sampel representasi PWNU yang menyampaikan pandangan resminya di atas panggung, seluruhnya menyatakan menerima LPJ PBNU tanpa penolakan sedikit pun.
"Laporan pertanggungjawaban itu bisa ditolak atau diterima. Namun, dari 11 sampel yang kita hadirkan, semuanya menerima dengan sangat baik. Oleh karena itu, kita simpulkan PWNU lainnya juga menerima secara penuh. Selesai sudah," kata mantan Rektor ITS tersebut.
Penerimaan LPJ secara bulat ini menjadi cerminan soliditas organisasi dalam mengapresiasi capaian khidmah PBNU selama lima tahun terakhir, sekaligus menunjukkan dewasanya kultur berdemokrasi di tubuh jam'iyyah NU.
Enam Komisi Tentukan Arah NU ke Depan
Tuntasnya Sidang Pleno I dan II membuat Muktamar ke-35 NU kini resmi memasuki agenda persidangan komisi.
Berdasarkan hasil keputusan pleno, pembahasan mendalam dialokasikan ke dalam enam bidang komisi utama untuk merumuskan arah pandang NU ke depan.
Pertama, Komisi A (Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Waqi'iyyah).
Kedua, Komisi B (Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudlu'iyyah).
Ketiga, Komisi C (Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Qonuniyyah).
Keempat, Komisi D (Komisi Organisasi).
Kelima, Komisi E (Komisi Program).
Keenam, Komisi F (Komisi Rekomendasi).
Dengan rampungnya dua agenda pleno awal tersebut, perhatian Muktamar ke-35 NU kini bergeser pada pembahasan substansi dan arah organisasi melalui enam komisi yang telah ditetapkan.
Tahapan ini menjadi ruang bagi para peserta Muktamar untuk merumuskan berbagai keputusan strategis yang akan menjadi bagian dari arah pandang NU ke depan.
