Liputanjatim.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan. Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Makin Abbas, menilai capaian pertumbuhan ekonomi harus diikuti kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Jawa Timur pada Semester I-2026 tumbuh 5,84 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar.
Makin Abbas menyebut, tingkat kemiskinan Jawa Timur pada Maret 2026 masih berada di angka 9,06 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai lebih dari 3,71 juta orang.
“Jawa Timur memang mengalami penurunan kemiskinan yang lebih tinggi dibanding capaian nasional. Namun, secara absolut, Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, bahkan melebihi Jawa Barat dan Jawa Tengah,” kata Makin dalam rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup efektif dalam mengangkat masyarakat miskin. Hal itu terlihat dari rendahnya elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan atau growth elasticity of poverty yang hanya sekitar minus 0,45.
“Artinya, kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya menghasilkan penurunan kemiskinan sekitar 0,45 persen,” ujarnya.
Makin menjelaskan, berdasarkan kajian Bank Dunia, angka tersebut masuk kategori inelastis dan masih jauh dari titik ideal minus 1,5 hingga minus 3,0. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum cukup efisien dalam memotong angka kemiskinan.
Sorotan Fraksi PKB semakin menguat karena pertumbuhan ekonomi juga berjalan beriringan dengan meningkatnya ketimpangan. Rasio Gini Jawa Timur tercatat naik dari 0,359 pada September 2025 menjadi 0,365 pada Maret 2026.
“Kenaikan Rasio Gini menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata. Kue pembangunan lebih banyak dinikmati kelompok yang relatif lebih mampu, sementara jurang ketimpangan justru semakin menganga,” tegas Makin.
Karena itu, Fraksi PKB meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan dampak langsung terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Makin menegaskan, pembahasan Perubahan APBD 2026 harus diarahkan untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi sekaligus mempersempit kesenjangan sosial.
“Fraksi PKB berharap agar Perubahan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen fiskal yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempersempit kesenjangan,” pungkasnya.
