Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, berbagai modus penyalahgunaan subsidi energi terus berkembang sehingga membutuhkan langkah mitigasi yang lebih efektif.
Lambannya pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Malang kembali menjadi sorotan DPRD Kota Malang. Hingga pertengahan Juli 2026, sejumlah posisi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) masih diisi pelaksana tugas (Plt), meski kekosongan jabatan telah berlangsung lebih dari satu tahun.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Iman Sukri, menegaskan komitmen Baleg untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat pada periode DPR RI saat ini. Regulasi yang telah dibahas selama hampir 18 tahun itu ditargetkan segera disahkan menjadi undang-undang.
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak seharusnya dirumahkan meski pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran. Menurutnya, negara memiliki kewajiban untuk membayar gaji PPPK sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN).
Liputanjatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pend...
Liputanjatim.com – Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur mengingatkan agar capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tingginya realisasi pendapatan maupun belanja daerah tidak dijadikan tolok ukur tunggal keberhasilan pembangunan.
