PKB Bentuk Satgas Prabowonomics, Bidik Ekonomi Konstitusi
JAKARTA – Agenda ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan sekaligus pengawalan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Pasukan Jihad Kebangkitan Bangsa (Panji Bangsa) dengan dideklarasikannya Satgas Prabowonomics.
Satgas tersebut dibentuk sebagai wadah untuk mengawal sekaligus mendorong pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah agar semakin selaras dengan prinsip ekonomi konstitusi dan berdampak langsung terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum Dewan Komando Pusat Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, mengatakan Satgas Prabowonomics tidak dibentuk sekadar sebagai gerakan politik maupun slogan.
Menurutnya, satgas tersebut diarahkan untuk mendorong implementasi ekonomi konstitusi dalam berbagai kebijakan pemerintah.
Hal itu disampaikan Rivqy kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
“Satgas Prabowonomics dibentuk untuk mengawal arah baru ekonomi konstitusi untuk masa depan Indonesia, sesuai dengan hasil ijtima ulama yang direkomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat Harlah PKB ke-28 kemarin,” ujar Rivqy.
Ia menjelaskan, pengawalan akan difokuskan pada program pemerintah yang berkaitan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Kedua pasal tersebut dinilai harus menjadi pijakan dalam pembangunan ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan perlindungan sosial.
“Poinnya kita akan berada di barisan terdepan untuk mengawal dan melanjutkan program pemerintah yang merupakan implementasi dari Pasal 33 dan 34,” tegasnya.
Rivqy menambahkan, Panji Bangsa ingin memastikan konsep ekonomi konstitusi tidak berhenti sebagai gagasan.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rakyat dan masyarakat lapisan bawah.
“Kita ingin ekonomi konstitusi itu benar-benar terasa. Jangan sampai kebijakan bagus di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak sampai ke masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Satgas Prabowonomics, Ahmad Riyadi atau Ary, mengatakan satgas akan menjalankan berbagai agenda yang menggabungkan kajian kebijakan dengan gerakan di lapangan.
Menurutnya, sejumlah forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) akan digelar untuk membahas kebijakan ekonomi di berbagai sektor.
Selain kajian, satgas juga akan melakukan pemantauan langsung guna melihat pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
“Kita sudah mengagendakan beberapa FGD terkait kebijakan ekonomi di berbagai sektor. Selain diskusi, satgas juga akan berperan aktif memantau di lapangan secara langsung untuk memastikan program pemerintah berjalan dan tepat sasaran,” ujar Ary.
Pasca deklarasi, Satgas Prabowonomics juga menyiapkan rangkaian dialog dengan berbagai kelompok masyarakat di sejumlah daerah.
Dialog pertama dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus di Jawa Barat bersama kelompok santri.
Selanjutnya, dialog digelar pada 22 Agustus di Sulawesi Selatan dengan melibatkan kepala desa dan aktivis desa.
Pada 28 Agustus, agenda serupa dijadwalkan berlangsung di Jawa Timur bersama komunitas nelayan.
Kemudian pada 8 September, dialog di Jakarta akan melibatkan kelompok ekonomi kreatif. Sementara pada 15 September, Jawa Tengah menjadi lokasi dialog bersama kelompok petani.
Ary menyebut rangkaian dialog tersebut akan menjadi ruang untuk menggali pandangan masyarakat dan pelaku ekonomi mengenai berbagai kebijakan pemerintah.
“Kalau ada program yang bagus, tentu kita dorong. Kalau di lapangan ditemukan kendala atau belum tepat sasaran, itu juga akan menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah,” katanya.
Ia menegaskan, Satgas Prabowonomics tidak hanya diarahkan menjadi wadah pendukung kebijakan pemerintah.
Satgas juga akan menjalankan fungsi pengawasan dengan menyampaikan kritik dan masukan apabila menemukan persoalan dalam implementasi program.
Pembentukan satgas tersebut sekaligus menandai langkah Panji Bangsa untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawal agenda ekonomi pemerintahan Prabowo.
Dukungan terhadap pemerintah, menurut Panji Bangsa, harus berjalan beriringan dengan pengawasan agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Satgas Prabowonomics pun diproyeksikan menjadi penghubung antara kebijakan ekonomi pemerintah dan kondisi masyarakat di lapangan.
Fokus utamanya adalah memastikan agenda ekonomi konstitusi berjalan dengan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat serta mendorong pemerataan kesejahteraan.