Mundurnya Perry Warjiyo Picu Pertanyaan, Publik Butuh Penjelasan
Liputajatim.com - Mundurnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo masih menyisakan tanda tanya di tengah publik. Pasalnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pengunduran diri Perry bukan disebabkan oleh alasan kesehatan.
Admin_LJ
Jurnalis LiputanJatim
Liputajatim.com - Mundurnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo masih menyisakan tanda tanya di tengah publik. Pasalnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pengunduran diri Perry bukan disebabkan oleh alasan kesehatan.
Dalam surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, Perry Warjiyo hanya menyebut keputusan tersebut diambil karena alasan pribadi setelah memimpin Bank Indonesia selama tujuh tahun.
"Tidak ada [soal kesehatan]. Dalam suratnya hanya menyatakan mengajukan permohonan pengunduran diri karena alasan pribadi," kata Prasetyo, Senin (27/7/2026).
Pemerintah, lanjut Prasetyo, menghormati keputusan yang diambil Perry Warjiyo.
"Karena alasan pribadi dan tentu kita menghormati dia [Perry]," sambungnya.
Meski demikian, alasan pengunduran diri tersebut dinilai masih menyisakan ruang bagi berbagai spekulasi. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai publik berhak memperoleh penjelasan yang lebih substantif mengingat posisi Gubernur BI sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Perry Warjiyo memang menyebut alasan pribadi yang berada di luar ranah publik. Meski demikian, publik tetap berhak memperoleh penjelasan substantif mengenai apakah pengunduran diri tersebut berkaitan dengan dinamika kelembagaan, perbedaan arah kebijakan, tekanan politik, atau persoalan tata kelola internal,” kata Syafruddin.
Menurutnya, transparansi bukan berarti membuka seluruh persoalan pribadi seseorang. Namun, penjelasan yang memadai diperlukan untuk memastikan tidak ada persoalan institusional yang disembunyikan di balik alasan personal tersebut.
Syafruddin menegaskan, kredibilitas dan independensi Bank Indonesia memiliki dampak langsung terhadap perekonomian nasional. Setiap gangguan terhadap kepercayaan publik kepada bank sentral dapat memengaruhi nilai tukar rupiah, suku bunga kredit, harga barang, tabungan masyarakat, investasi, hingga biaya pembiayaan negara.
“Karena itu, pemerintah dan BI perlu memberikan penjelasan yang memadai mengenai kondisi internal lembaga, kesinambungan kebijakan, serta proses pergantian gubernur,” katanya.
