Liputanjatim.com - Pertumbahan ekonomi Jawa Timur seperti yang dikatakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebesar 5,84 persen hanya bisa memberikan manfaat ke sebagaian orang dan belum memberukan efek merata, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok ekonomi bawah.
Juru Bicara Fraksi PKB, Anang Syaifuddin mengungkapkan, meski pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84 persen, persoalan ketimpangan dan belum meratanya distribusi kesejahteraan di tengah masyarakat masih tinggi di Jatim.
Kondisi tersebut terbukti dengan data rendahnya growth elasticity of poverty yang berada pada angka minus 0,45. Selain itu, Rasio Gini Jawa Timur justru mengalami kenaikan dari 0,359 menjadi 0,365.
“Capaian makro yang positif tentu patut diapresiasi. Namun, capaian tersebut belum menjawab persoalan struktural yang telah kami sampaikan dalam Pemandangan Umum. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh masyarakat,” tegasnya dalam Rapat Paripurna (3/9/2026).
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dibaca hanya dengan narasi pertumbuhan ekonomi secara agregat. Harus dengan bukti riel data kondisi ekonomi dilapangan.
Kebijakan anggaran yang pro terhadap masyarakat bawah harus benar-benar teraplikasikan. Belanja daerah, menurut Fraksi PKB, harus diarahkan secara konkret untuk memperkuat sektor-sektor padat karya serta basis ekonomi rakyat.
Anang juga mengingatkan bahwa dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran, baik pihak Eksekutif maupun DPRD memiliki kewajiban untuk menjaga keselarasan postur APBD dengan visi, misi, serta program prioritas Gubernur Jawa Timur.
Pihaknya siap berkomitmen dan konsen dalam mengawal keselarasan antara kebijakan anggaran dengan arah pembangunan daerah. Namun, komitmen tersebut dinilai tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab DPRD semata.
“Namun demikian, sikap konsekuen ini tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Kami mendesak pihak Eksekutif untuk juga sama konsekuennya dalam mengeksekusi anggaran,” tegasnya.
Pihaknya secara khusus meminta Pemprov Jatim menjalankan sembilan misi utama Nawa Bakti Satya secara sungguh-sungguh, disiplin, dan terukur secara teknis.
"Jangan sampai, program-program yang telah direncanakan dalam dokumen pembangunan dan diterjemahkan ke dalam APBD hanya berhenti pada tataran administrasi tanpa menghasilkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat," tuturnya.
Politisi asal Lumajang ini menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus dipastikan mampu memberikan manfaat secara masif, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat Jatim .
Penganggaran, menurutnya, tidak boleh lagi dilakukan secara parsial, eceran, dan terpecah-pecah tanpa fokus yang jelas terhadap penyelesaian persoalan utama masyarakat.
“Penganggaran tidak boleh lagi dieksekusi secara eceran dan terpecah-pecah bagaikan hujan gerimis yang hanya membasahi permukaan sebentar, lalu menguap tanpa pernah menyentuh akar persoalan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
