Liputanjatim - Kondisi keuangan PT Pos Indonesia menjadi perhatian serius Komisi VI DPR RI menyusul adanya kewajiban pembayaran gaji sekitar 31.000 karyawan aktif.
Selain itu, perusahaan pelat merah tersebut juga masih menanggung kesejahteraan sekitar 28.000 pensiunan.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan, kepastian pembayaran hak-hak pegawai, terutama gaji yang dijadwalkan paling lambat 1 September 2026, harus menjadi prioritas utama dan segera dituntaskan.
Hal itu disampaikan Anggia saat doorstop media usai bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menghadiri pertemuan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan PT Pos Indonesia di Ruang Pimpinan DPR RI Korpolkam, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Anggia mengatakan, pimpinan DPR bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
Menurutnya, surat permintaan pembayaran dari PT Pos Indonesia sebenarnya telah diajukan sejak 12 Agustus 2026.
"Secepatnya minggu ini, tadi Pak Dasco langsung telepon ke Kemenkeu juga, karena sebenarnya surat permintaannya itu sudah tanggal 12 Agustus yang lalu. Kami di Komisi VI juga sudah memantau," jelas Anggia.
Menurut dia, penyelesaian pembayaran gaji tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan hidup puluhan ribu pekerja dan keluarganya.
Karena itu, Komisi VI DPR RI mendorong agar proses pencairan segera direalisasikan.
Selain persoalan gaji, Komisi VI juga meminta adanya langkah strategis jangka panjang untuk memperbaiki kondisi PT Pos Indonesia.
Restrukturisasi dan penyehatan bisnis dinilai penting agar perusahaan tetap mampu menjalankan perannya sebagai salah satu pilar logistik nasional.
Anggia mengatakan, penanganan persoalan keuangan PT Pos Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh bersama Danantara.
Komitmen antara manajemen, sekitar 31.000 karyawan, dan Danantara diperlukan untuk mengembalikan kesehatan perusahaan.
"Disamping itu, lebih ke depannya lagi, tentu ini ada komitmen bersama antara manajemen karyawan 31.000 ribu dan Danantara untuk bisa sama-sama menyehatkan kondisi PT Pos yang hari ini masih terpuruk," tandasnya.
Tak hanya menyoroti kondisi keuangan, pimpinan DPR dan Komisi VI juga mendorong PT Pos Indonesia memaksimalkan kembali fungsinya sebagai pilar logistik terdepan milik negara.
Langkah penyelamatan aset dan keberlangsungan operasional perusahaan juga dinilai mendesak.
Hal tersebut mengingat PT Pos Indonesia telah berdiri selama sekitar 280 tahun dan memiliki peran strategis dalam layanan logistik serta distribusi nasional.
Anggia menegaskan, dana yang tengah diperjuangkan untuk dicairkan tersebut bukanlah dana talangan.
Dana itu merupakan piutang atau tagihan PT Pos Indonesia kepada pemerintah yang harus dibayarkan.
"Mestinya secepatnya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut gaji, menyangkut keluarga mereka. Dan itu tagihan, itu hutang. Bukan talangan," tegasnya.
Berdasarkan hasil audit, total tagihan PT Pos Indonesia kepada Kementerian Sosial mencapai Rp158 miliar.
Anggia menjelaskan, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji karyawan.
"Total yang harus dibayarkan, jadi kan itu sebenarnya sebagian tagihan ya, tagihannya PT Pos ke Kemensos itu hasil audit itu Rp158 Miliar yang itu nantinya dipakai buat membayar gaji karyawan," terang Anggia.
Komisi VI DPR RI pun mendesak pemerintah segera menindaklanjuti pembayaran tagihan tersebut agar hak karyawan dapat dipenuhi sesuai jadwal.
Di saat yang sama, pembenahan menyeluruh terhadap bisnis PT Pos Indonesia dinilai menjadi pekerjaan penting untuk memastikan perusahaan tetap bertahan dan menjalankan fungsi strategisnya di masa mendatang.
