Swasembada Pangan Terancam, Pertanian Nganjuk Masih Dibelit Pupuk hingga Krisis Air

LIPUTANJATIM.COM, NGANJUK – Ambisi pemerintah pusat mewujudkan swasembada pangan dan mempercepat penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) masih menghadapi tantangan besar di Kabupaten Nganjuk. Persoalan pupuk bersubsidi, serangan hama, pengelolaan air hingga pemanfaatan limbah pertanian dinilai belum tertangani secara optimal.

Berbagai permasalahan tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Publik yang diselenggarakan Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Nganjuk di Ruang Rapat Aggregatum, Kamis (16/7/2026).

Forum tersebut dihadiri sejumlah unsur lintas sektor, mulai dari Kodim 0810/Nganjuk, Polres Nganjuk, Komisi II DPRD Kabupaten Nganjuk, akademisi, Bulog Kediri hingga perwakilan organisasi dan kelompok pertanian.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Sejumlah organisasi yang terlibat antara lain Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), perwakilan peternak serta berbagai asosiasi komoditas pertanian. Elemen media juga turut mengikuti forum tersebut.

Pertemuan itu memperlihatkan masih lebarnya jarak antara target besar ketahanan pangan yang digaungkan pemerintah pusat dan persoalan mendasar yang setiap hari dihadapi petani di lapangan.

Di tengah dorongan menuju pertanian modern dan berbasis teknologi, petani Nganjuk masih mengeluhkan distribusi pupuk bersubsidi. Mekanisme penyaluran yang dinilai rumit dan kelangkaan pasokan pada waktu tertentu menjadi persoalan yang terus berulang.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap proses produksi. Keterlambatan memperoleh pupuk dapat mengganggu jadwal pemupukan, menurunkan kualitas tanaman dan meningkatkan risiko kerugian petani.

Persoalan lainnya adalah ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta hewan pengganggu. Penanganan di lapangan dinilai masih mengandalkan cara-cara konvensional dan belum didukung sistem mitigasi yang cepat, terpadu dan presisi.

Padahal, pengendalian hama menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas. Jika penanganan terlambat, serangan dapat meluas dan mengakibatkan penurunan hasil panen.

Pengelolaan Air Menjadi Catatan Serius

Tata kelola sumber daya air juga menjadi salah satu persoalan utama yang disoroti. Nganjuk dinilai mempunyai potensi air yang cukup besar, tetapi belum didukung infrastruktur penyimpanan dan pemanenan air hujan secara memadai.

Saat musim penghujan, volume air yang melimpah belum seluruhnya dapat ditampung dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Sebagian air hujan justru mengalir dan terbuang karena minimnya fasilitas penampungan di tingkat desa maupun kawasan pertanian.

Kondisi berbanding terbalik terjadi saat musim kemarau. Petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakar dan mengoperasikan pompa guna mengambil air tanah.

Pengeluaran untuk pengairan tersebut menambah beban biaya produksi petani. Jika harga hasil panen tidak stabil, tingginya biaya pengairan dapat semakin mempersempit keuntungan yang diterima.

Karena itu, pembangunan infrastruktur pemanenan air dinilai perlu menjadi bagian penting dalam strategi pertanian Kabupaten Nganjuk. Air hujan dapat ditampung ketika musim penghujan dan dimanfaatkan kembali saat pasokan air mulai berkurang.

Langkah tersebut tidak hanya membantu menjaga keberlanjutan produksi, tetapi juga mengurangi ketergantungan petani terhadap bahan bakar fosil untuk mengoperasikan pompa air.

Limbah Pertanian Belum Dimanfaatkan Maksimal

Forum itu juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan limbah pertanian setelah masa panen. Jerami padi, tebon jagung hingga kulit bawang merah masih banyak yang belum diolah menjadi produk bernilai ekonomi.

Sebagian limbah pertanian bahkan masih dimusnahkan dengan cara dibakar di lahan terbuka. Selain menghilangkan potensi ekonomi, pembakaran tersebut dapat menimbulkan asap dan mencemari udara di sekitar kawasan pertanian.

Padahal, limbah tersebut dapat diolah menjadi pakan ternak, silase, kompos, biomassa maupun bahan baku biogas. Pemanfaatan itu sekaligus dapat memperkuat penerapan pertanian terpadu antara sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan energi.

Pengolahan limbah menjadi pakan ternak juga dapat membantu peternak memperoleh alternatif pakan, sekaligus memberikan tambahan nilai ekonomi kepada petani.

Namun, penerapannya membutuhkan dukungan peralatan, pendampingan, pelatihan serta kepastian pasar. Tanpa dukungan tersebut, pemanfaatan limbah pertanian berpotensi hanya berjalan dalam skala kecil dan belum memberikan dampak luas.

Pemerintah Daerah Didorong Berani Berbenah

Di bawah kepemimpinan Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dan Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro periode 2025–2030, sektor pertanian menghadapi tantangan untuk beralih dari pola pengelolaan konvensional menuju tata kelola yang lebih modern dan berkelanjutan.

Nganjuk mempunyai modal besar sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pertanian di Jawa Timur. Selain potensi lahan dan produksi, daerah tersebut juga memiliki jaringan kelompok tani serta organisasi komoditas yang cukup lengkap.

Kekuatan tersebut dapat menjadi modal untuk mempercepat pembenahan apabila pemerintah daerah mampu menyatukan program lintas sektor dan menindaklanjuti masukan petani melalui kebijakan yang terukur.

Sejumlah persoalan mendasar dinilai harus diselesaikan terlebih dahulu, khususnya distribusi pupuk, pengendalian OPT, pengelolaan air serta pemanfaatan limbah pertanian.

Setelah persoalan dasar tersebut dibenahi, pengembangan pertanian pintar, pertanian terpadu dan energi hijau berbasis limbah akan lebih memungkinkan untuk diterapkan secara luas.

FKP Dinas Pertanian diharapkan tidak berhenti sebagai pertemuan seremonial. Berbagai keluhan dan masukan yang disampaikan perlu diterjemahkan menjadi program dengan target, anggaran, pembagian tanggung jawab dan jadwal pelaksanaan yang jelas.

Tanpa tindak lanjut konkret di tingkat lapangan, target swasembada pangan berisiko sulit diwujudkan. Keberhasilan ketahanan pangan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya target pemerintah, tetapi juga kemampuan menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi petani.