Sarana Pendidikan hingga Irigasi Jadi Keluhan Warga, Salim Azhar Siap Kawal Aspirasi Mojokerto-Jombang

Liputanjatim.com – Persoalan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan di Jawa Timur. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspirasi utama yang diterima Anggota DPRD Jawa Timur, Salim Azhar, saat menggelar kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihannya, Mojokerto-Jombang.

Bendahara Fraksi PKB DPRD Jawa Timur itu mengungkapkan, masyarakat banyak mengeluhkan kondisi fasilitas pendidikan yang dinilai belum memadai. Mulai dari ruang kelas yang membutuhkan rehabilitasi, bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, hingga keterbatasan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

"Setelah melakukan serap aspirasi di dapil Mojokerto-Jombang, banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait sarana pendidikan yang masih kurang memenuhi. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kualitas pendidikan anak-anak kita," ujar Salim Azhar.

Selain persoalan pendidikan, Salim juga menerima berbagai aspirasi terkait sektor pertanian. Warga mengusulkan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan usaha tani agar distribusi hasil panen menjadi lebih lancar sekaligus mampu menekan biaya produksi petani.

Tidak hanya itu, pembangunan maupun rehabilitasi jaringan irigasi juga menjadi kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Menurut warga, ketersediaan irigasi yang memadai sangat penting untuk menjaga produktivitas lahan pertanian, terutama saat menghadapi musim kemarau.

Salim menilai seluruh aspirasi tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan harus berjalan beriringan dengan penguatan sektor pertanian yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di Mojokerto dan Jombang.

"Perbaikan sarana pendidikan, pembangunan jalan usaha tani, serta jaringan irigasi merupakan kebutuhan riil masyarakat. Ini akan terus kami perjuangkan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan warga," tegasnya.

Lebih jauh, Salim Azhar juga menyoroti perlunya perhatian yang lebih besar dari pemerintah terhadap keberadaan pondok pesantren. Menurutnya, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter generasi muda.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan pelayanan yang lebih optimal, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar administrasi. Salah satu persoalan yang masih banyak ditemui adalah belum dimilikinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menurut Salim, masih banyak pesantren yang belum memiliki PBG akibat berbagai kendala administratif. Padahal, legalitas tersebut sangat penting untuk mendukung pengembangan lembaga pendidikan pesantren.

"Masih banyak pesantren yang belum memiliki PBG karena berbagai kendala administratif. Pemerintah jangan hanya menunggu, tetapi harus turun langsung melakukan monitoring dan jemput bola agar pesantren memperoleh pendampingan dalam mengurus perizinan," ujar Salim.

Ia berharap pemerintah daerah membangun sistem pelayanan yang lebih proaktif terhadap pesantren. Dengan demikian, lembaga pendidikan yang selama ini menjadi benteng moral masyarakat tersebut dapat berkembang dengan dukungan administrasi, legalitas, dan infrastruktur yang lebih baik.