Anggaran Rp 274 Milyar dari APBD Disiapkan Untuk TPG, DPRD Jatim Tunggu Payung Hukum

Liputanjatim.com – DPRD Jawa Timur berkomitmen mengawal pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ribuan guru yang hingga kini belum menerima haknya. Persoalan pencairan TPG tersebut disebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa kepastian.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Siti Mukiyarti, mengatakan berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2025, tanggung jawab pembayaran TPG berada di tangan pemerintah pusat. Namun, karena hingga saat ini hak para guru belum juga dicairkan, Pemprov Jatim berinisiatif mencari solusi melalui anggaran APBD.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur merasa memiliki tanggung jawab, khususnya kami di Komisi E dan Fraksi PKB bahwasanya ini harus ada jalan keluar," kata Siti Mukiyarti, Rabu (12/8/2026).

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Politisi PKB itu mengungkapkan, terdapat 35.680 guru di Jawa Timur yang hak TPG-nya belum dicairkan. Jika dihitung, total anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp274 miliar.

"Ini uang yang tidak sedikit yang harus diterima oleh seluruh guru-guru sebanyak 35.680. Ini sudah melaksanakan tugas selama tahun 2025 sampai 2026 belum cair," ujarnya.

Menurut Siti Mukiyarti, anggaran sekitar Rp274 miliar untuk pembayaran TPG tersebut sebenarnya telah tersedia. Namun, pencairannya masih terbentur persoalan regulasi.

Ia menegaskan, penggunaan APBD harus memiliki dasar hukum yang jelas. DPRD Jatim tidak ingin pencairan dilakukan tanpa kepastian payung hukum karena berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Karena kalau kami mencairkan tapi payung hukumnya belum jelas, kami tidak berani," tegasnya.

Siti Mukiyarti memastikan Komisi E DPRD Jatim akan terus mengawal persoalan tersebut agar hak para guru bisa segera diberikan. Bahkan, pihaknya mendorong agar anggaran TPG tetap dimasukkan dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD).

"Kepada seluruh para guru, sabarlah. Kami sedang mencarikan solusi yang terbaik dan aman untuk semuanya, baik pemerintah provinsi maupun tenaga-tenaga guru yang akan menerima ini," katanya.

Ia menambahkan, Komisi E menargetkan persoalan tersebut dapat menemukan jalan keluar sehingga TPG bisa dicairkan. Karena itu, pihaknya tetap mendorong agar anggaran sebesar Rp274 miliar tersebut dipertahankan dalam pembahasan P-APBD Jatim. "Kalau Komisi E tetap bersikeras, untuk P-APBD ini tetap dianggarkan," pungkasnya.