Program Penyelamatan Angkot di Malang Belum Jelas, DPRD Soroti Keseriusan Pemkot
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali mendapat sorotan terkait upaya penyelamatan angkutan kota (angkot). Sejumlah program yang sebelumnya digadang-gadang mampu menjaga keberlangsungan angkot hingga kini belum juga terealisasi, meski sebagian telah diwacanakan sejak 2025.
Pamela
Jurnalis LiputanJatim
Liputanjatim MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali mendapat sorotan terkait upaya penyelamatan angkutan kota (angkot). Sejumlah program yang sebelumnya digadang-gadang mampu menjaga keberlangsungan angkot hingga kini belum juga terealisasi, meski sebagian telah diwacanakan sejak 2025.
Program yang dimaksud meliputi pembangunan shelter khusus bagi ojek online (ojol) dan taksi online, pengoperasian angkot gratis untuk pelajar, hingga menjadikan angkot sebagai angkutan pengumpan (feeder) menuju halte Trans Jatim.
Namun hingga pertengahan 2026, seluruh program tersebut masih belum menunjukkan kepastian pelaksanaan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menilai pemerintah kota kurang memiliki sensitivitas terhadap kondisi angkot yang terus terdesak oleh perkembangan transportasi berbasis aplikasi.
"Menurut saya, memang pemerintah kota dari sisi sensitivitasnya terhadap angkot ini kurang. Bahkan enggak sensitif menyikapi kondisi lapangan di mana angkot ini memang perlu diselamatkan. Karena mau enggak mau, suka enggak suka, persaingan dengan ojek online pasti kalah," ujar Arif, Minggu (12/7/2026).
Ia mengatakan pembangunan shelter khusus bagi transportasi online seharusnya tidak hanya bertujuan memberikan fasilitas bagi pengemudi ojol dan taksi online, tetapi juga menjadi bagian dari penataan sistem transportasi di Kota Malang.
Keberadaan shelter dinilai dapat mengurangi potensi konflik antara transportasi online dan angkutan konvensional sekaligus menekan kemacetan akibat aktivitas penjemputan di titik-titik padat, seperti kawasan Stasiun Malang.
Selain itu, Arif menilai progres program menjadikan angkot sebagai feeder Trans Jatim maupun penyediaan angkutan gratis bagi pelajar masih berjalan sangat lambat.
Padahal, kedua program tersebut diharapkan menjadi solusi agar angkot tetap memiliki peran di tengah hadirnya layanan transportasi massal Trans Jatim.
Berdasarkan hasil pemantauannya, persiapan kedua program tersebut baru mencapai sekitar 30 persen sejak pertama kali diwacanakan tahun lalu.
"Kalau menurut saya masih 30 persen dari persiapan. Padahal angkot, supir-supir angkot juga butuh untuk kehidupan sehari-hari," katanya.
Arif mengungkapkan, berdasarkan penjelasan yang diterimanya dari pemerintah kota, masih terdapat sejumlah kendala teknis yang menghambat pelaksanaan program.
Untuk skema feeder Trans Jatim, misalnya, Pemkot Malang masih belum merampungkan penentuan rute yang akan dilayani armada angkot.
"Mestinya itu juga diperhitungkan oleh pemerintah kota. Itu belum selesai karena hal-hal teknis," ujarnya.
Sementara itu, realisasi program angkutan pelajar gratis juga masih terkendala aspek kelembagaan.
Menurut Arif, pemerintah kota mensyaratkan adanya badan hukum yang menaungi sekitar 80 armada angkot yang akan dilibatkan dalam program tersebut.
Koperasi yang direncanakan menjadi payung hukum hingga kini masih dalam proses pembenahan.
"Menurut Pemkot Malang harus ada badan hukum yang menaungi, dalam hal ini adalah paguyuban atau koperasi. Untuk koperasinya itu juga harus kita betulkan dulu," jelasnya.
Melihat perkembangan tersebut, Arif mempertanyakan keseriusan Pemkot Malang dalam menindaklanjuti berbagai program yang telah diumumkan kepada masyarakat.
Menurutnya, berbagai kendala teknis semestinya telah dipetakan sejak awal agar tidak menjadi alasan tertundanya pelaksanaan program.
"Programnya bagus dimunculkan, ternyata secara teknis itu mereka (Pemkot Malang). Progresnya terlambat seperti ini kan enggak serius. Ternyata sampai dengan bulan ketujuh ini belum selesai sama sekali," tegasnya.
DPRD Kota Malang berharap pemerintah kota segera mempercepat penyelesaian berbagai persoalan teknis agar program penyelamatan angkot dapat segera direalisasikan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan angkutan umum konvensional sekaligus memberikan kepastian bagi para pengemudi yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari sektor transportasi.
