Petani Tuban Curhat Soal Pupuk Subsidi Hingga Krisis Air ke DPRD Jatim

Liputanjatim.com - Keluhan petani di Kabupaten Tuban terkait minimnya kuota pupuk bersubsidi dan buruknya akses pengairan kian mengemuka. Persoalan ini dinilai menghambat produktivitas pertanian.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Mughni mengatakan, persoalan pupuk bersubsidi menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan petani. Kuota yang ditetapkan pemerintah dinilai tidak mampu mengakomodasi kebutuhan riil di lapangan, sehingga petani terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal.

Hal ini dikatakannya setalah mendapat keluhan dari masyarakat Tuban usai agenda serap aspirasi masyarakat dalam Reses III.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

"Perhitungan pemerintah misalnya untuk lahan sawah seluas satu hektare dialokasikan sekitar tiga kuintal pupuk bersubsidi. Namun, dalam praktiknya banyak petani yang membutuhkan pupuk lebih dari jumlah tersebut karena kondisi lahan dan kebutuhan di lapangan berbeda-beda," ujar Mughni, Kamis (6/8/2026).

Kondisi tersebut, kata dia, membuat biaya produksi pertanian terus meningkat. Di tengah harga hasil panen yang tidak selalu menguntungkan, petani justru dibebani pengeluaran tambahan akibat terbatasnya pupuk bersubsidi.

"Kondisi ini tentu menjadi perhatian kami. Petani tidak memiliki banyak pilihan ketika kebutuhan pupuk melebihi alokasi subsidi, sehingga mereka harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini berdampak pada meningkatnya biaya usaha tani," katanya.

Tak hanya pupuk, persoalan irigasi juga menjadi keluhan serius, terutama di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Grabagan dan Montong. Minimnya jaringan pengairan membuat banyak lahan pertanian kesulitan memperoleh pasokan air, terutama saat musim kemarau, sehingga mengancam produktivitas bahkan berpotensi menyebabkan gagal panen.

"Permasalahan pengairan di wilayah pegunungan juga menjadi keluhan utama masyarakat. Ketersediaan air sangat menentukan keberhasilan panen, sehingga diperlukan perhatian khusus untuk meningkatkan infrastruktur irigasi maupun alternatif penyediaan air bagi lahan pertanian," ungkapnya.

Mughni menegaskan, Komisi B DPRD Jawa Timur tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Pihaknya segera memanggil dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi persoalan distribusi pupuk bersubsidi maupun penanganan infrastruktur pengairan di daerah-daerah yang masih mengalami kesulitan.

"Kami di Komisi B DPRD Jawa Timur akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Jawa Timur untuk membahas persoalan ini. Harapannya ada langkah konkret, baik terkait ketersediaan pupuk maupun peningkatan akses pengairan, sehingga petani dapat menjalankan usaha taninya dengan lebih baik dan hasil panennya semakin optimal," pungkas Mughni.