Komisi B DPRD Jatim Soroti Tingginya SiLPA, Minta Pengelolaan Anggaran OPD Lebih Optimal

Liputanjatim.com – Komisi B DPRD Jawa Timur menyoroti masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran, khususnya belanja pegawai, belum berjalan optimal dan berdampak pada tertundanya berbagai program strategis.

Juru Bicara Komisi B DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro, mengatakan tingginya SiLPA yang terus berulang setiap tahun menunjukkan masih lemahnya evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran.

"Masih tingginya SiLPA, khususnya yang bersumber dari belanja pegawai pada beberapa OPD mitra Komisi B seperti Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum berjalan secara optimal," ujarnya.

Menurut Erjik, kondisi yang terus berulang itu menimbulkan kesan bahwa tingginya SiLPA telah menjadi pola yang dibiarkan. Akibatnya, berbagai program pembangunan mengalami keterlambatan sehingga target pembangunan daerah tidak dapat dicapai secara maksimal.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Dalam evaluasinya, Komisi B mencatat Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh alokasi anggaran setelah Perubahan APBD 2025 sebesar Rp289,65 miliar dengan realisasi Rp269,34 miliar atau 92,99 persen.

Sementara itu, Dinas Peternakan mendapatkan anggaran Rp237,41 miliar dengan serapan Rp191,22 miliar atau 80,54 persen, menjadi salah satu OPD dengan tingkat realisasi terendah di lingkungan mitra Komisi B.

Adapun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatat serapan sebesar 94,60 persen dari total anggaran Rp307,96 miliar. Dinas Perkebunan merealisasikan 90,31 persen dari pagu Rp140,97 miliar, sedangkan Dinas Kehutanan membukukan serapan tertinggi mencapai 97,96 persen dari alokasi Rp210,19 miliar.

Komisi B juga mencatat Dinas Koperasi dan UKM merealisasikan anggaran sebesar Rp153,76 miliar atau 92,07 persen dari pagu Rp167 miliar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyerap 95,60 persen dari anggaran Rp147,97 miliar, sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merealisasikan 94,16 persen dari pagu Rp167,70 miliar.

Sementara itu, Biro Perekonomian menjadi OPD dengan realisasi tertinggi, yakni mencapai 98,50 persen atau Rp12,56 miliar dari alokasi Rp12,75 miliar.

<span;>Di sisi lain, Komisi B mengapresiasi meningkatnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Menurut Erjik, tren tersebut merupakan modal penting bagi Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Perkembangan yang patut disyukuri adalah semakin tingginya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Fenomena ini merupakan modal berharga bagi Jawa Timur untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Karena itu, Komisi B mendorong agar program-program pemerintah ke depan semakin memberikan ruang bagi generasi muda untuk berinovasi, berwirausaha, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Erjik menegaskan, keberhasilan pembangunan sektor-sektor strategis tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan agar Jawa Timur mampu meningkatkan daya saing daerah, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan perannya sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.