JOMBANG, Liputanjatim.com – Musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, tak sekadar menjadi forum penentuan kepemimpinan PBNU. Di balik keputusan yang lahir secara mufakat, terdapat dinamika komunikasi para kiai sepuh yang menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi musyawarah di tubuh Nahdlatul Ulama.
Salah satu sosok yang mendapat sorotan adalah KH Anwar Iskandar. Ia dinilai memainkan peran sentral dalam menjembatani berbagai pandangan yang muncul di antara anggota AHWA.
Terpilihnya kembali KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui mekanisme Sidang Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) pada Muktamar ke-35 NU di Tambakberas Jombang tidak lepas dari dinamika komunikasi para kiai sepuh.
Dalam forum tersebut, KH Anwar Iskandar dinilai menampilkan kapasitas sebagai seorang diplomat ulung. Ia disebut mampu mengurai perbedaan pandangan sekaligus menjembatani berbagai aspirasi di antara jajaran anggota AHWA.
Kepiawaian diplomasi ini tercermin nyata dari lahirnya sebuah konsensus mufakat yang dapat diterima secara sejuk oleh seluruh elemen jam'iyah.
Dalam perspektif tata kelola organisasi modern, kemampuan merajut mufakat tersebut merupakan bentuk diplomasi tingkat tinggi yang berorientasi pada persatuan dan stabilitas internal Nahdlatul Ulama.
Oleh karena itu, penetapan Rais Aam tidak sekadar memenuhi legitimasi prosedural, tetapi juga mengakar kuat karena disokong oleh kekuatan negosiasi yang santun serta rasa saling percaya antarelite.
AHWA Bukan Sekadar Pertarungan Angka
Pandangan tersebut sejalan dengan analisis Ketua PWNU Riau, KH Abdul Halim Mahally. Ia menilai bahwa poin paling krusial dalam sidang AHWA adalah tercapainya keputusan melalui musyawarah mufakat tanpa harus menempuh jalur pemungutan suara atau voting.
Menurut Kiai Abdul Halim, forum AHWA memiliki karakter, watak, serta marwah yang sangat spesifik dan berbeda secara mendasar dibanding forum pemilihan pada umumnya.
Sebab, para kiai yang duduk di dalamnya merupakan representasi ulama sepuh yang memegang otoritas moral, kedalaman ilmu, serta rekam jejak panjang dalam membimbing umat.
Oleh sebab itu, jika pemungutan suara dijadikan sebagai instrumen utama, forum tersebut dikhawatirkan akan bergeser dari esensi musyawarah menjadi sekadar pertarungan angka.
Sebaliknya, keputusan yang lahir melalui mufakat justru mempertontonkan tingginya kedewasaan politik serta kearifan kultural para ulama sepuh.
Melalui tradisi musyawarah, perbedaan gagasan dapat dikelola secara bijak melalui pertimbangan kemaslahatan bersama tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan.
Namun, apabila forum ulama sepuh ini berakhir pada pertarungan angka melalui voting, hal tersebut dinilai berpotensi menurunkan marwah AHWA sekaligus mengikis kewibawaan para ulama.
"AHWA bukan sekadar forum untuk memenangkan suara terbanyak karena di dalamnya terdapat otoritas moral dan keilmuan para kiai sepuh. Karena itu, keputusan melalui konsensus akan jauh lebih mencerminkan marwah forum," tegas Kiai Abdul Halim dikutip RMOLJatim, Senin 31 Agustus 2026.
Mufakat Jadi Penanda Tradisi NU
Dengan demikian, tiadanya pemungutan suara dalam penetapan Rais Aam dapat dibaca sebagai keberhasilan nyata dalam merawat tradisi luhur musyawarah untuk mufakat.
Bahkan, diplomasi KH Anwar Iskandar tidak hanya dapat dimaknai sebagai lobi politik teknis belaka. Sebab, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan serta keutuhan organisasi.
Secara sosiologi organisasi, pendekatan ini dikenal sebagai leadership diplomacy, yakni gaya kepemimpinan yang bertumpu pada pembangunan rasa percaya dan pencarian titik temu secara damai.
Atas dasar itu, penetapan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU menjadi bukti nyata kemenangan tradisi musyawarah, otoritas moral, dan diplomasi kultural demi kemaslahatan Nahdlatul Ulama.
Dari Rais Aam hingga Ketum PBNU
Dinamika AHWA kemudian berlanjut pada penentuan Ketua Umum PBNU. Dalam Muktamar ke-35 NU, sembilan anggota AHWA juga menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031 melalui musyawarah mufakat.
Keputusan tersebut semakin menegaskan bahwa mekanisme AHWA menjadi salah satu titik penting dalam menentukan kepemimpinan NU periode 2026–2031.
KH Anwar Iskandar sendiri menjadi salah satu dari sembilan anggota AHWA. Dalam proses pemilihan anggota AHWA, ia memperoleh 326 suara dan masuk dalam jajaran sembilan kiai yang mendapatkan mandat tersebut.
Dengan keputusan tersebut, kepemimpinan PBNU periode 2026–2031 kini berada di bawah Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026 pun menjadi catatan penting. Bukan hanya karena lahirnya kepemimpinan baru, tetapi juga karena mekanisme musyawarah AHWA kembali menunjukkan bagaimana keputusan strategis organisasi dapat diarahkan melalui konsensus para kiai sepuh.
