DPRD Sidoarjo Gandeng Baznas Bantu Anak Penyandang Cerebral Palsy
Harapan baru datang bagi dua anak penyandang Cerebral Palsy (CP) dari keluarga kurang mampu di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Perhatian terhadap kondisi mereka datang setelah kader desa melaporkan kebutuhan layanan kesehatan dan alat bantu kepada Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori.
Pamela
Jurnalis LiputanJatim
SIDOARJO – Harapan baru datang bagi dua anak penyandang Cerebral Palsy (CP) dari keluarga kurang mampu di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.
Perhatian terhadap kondisi mereka datang setelah kader desa melaporkan kebutuhan layanan kesehatan dan alat bantu kepada Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Dhamroni turun langsung ke lapangan pada Jumat (31/7/2026) untuk melihat kondisi kedua anak sekaligus memastikan mereka memperoleh penanganan yang dibutuhkan.
Dua anak tersebut yakni Muhammad Rasyiqul Arzan (5), warga RT 03/RW 03 Desa Grogol, putra pasangan Moh Jakariya dan Ninik Uripa Rawati, serta Arsal Al Azan (3,5), warga RT 02/RW 07 Perumahan Harmoni Kota, Desa Grogol.
Rasyiqul diketahui membutuhkan kursi roda serta terapi motorik secara rutin.
Sementara Arsal masih menjalani perawatan di rumah sakit rujukan dan akan mendapatkan pendampingan agar proses pengobatannya dapat berjalan optimal.
Selain memastikan keberlanjutan terapi medis, Dhamroni juga mengupayakan bantuan kursi roda melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo.
Dalam kunjungan yang sama, ia turut memastikan Sulami (71), seorang warga lanjut usia, memperoleh tongkat sebagai alat bantu berjalan.
"Saya mendapat informasi dari salah satu kader di Desa Grogol bahwa ada anak penyandang CP dan seorang nenek yang membutuhkan alat bantu berjalan. Karena itu saya langsung datang untuk melihat kondisi sebenarnya. Anak ini memang membutuhkan kursi roda," ujar Dhamroni, Minggu (2/8/2026).
Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, koordinasi dengan Baznas Sidoarjo telah dilakukan agar bantuan alat bantu dapat segera diberikan kepada warga yang membutuhkan.
"Sudah saya koordinasikan dengan Baznas. Insyaallah dalam waktu dekat alat bantu jalan untuk nenek dan kursi roda untuk anak ini segera dikirim," katanya.
Menurut Dhamroni, penanganan anak dengan gangguan tumbuh kembang tidak hanya membutuhkan intervensi ketika kondisi sudah berat, tetapi juga deteksi dini.
Karena itu, ia meminta orang tua rutin membawa anak ke Posyandu agar pertumbuhan dan perkembangan mereka dapat dipantau.
Ia menilai deteksi sejak awal dapat membantu tenaga kesehatan mengetahui adanya gangguan atau keterlambatan tumbuh kembang sehingga penanganan dapat segera dilakukan.
"Potensi anak ini untuk berkembang masih besar. Karena itu orang tua jangan sampai melewatkan Posyandu. Di sana pertumbuhan anak dipantau sehingga jika ada kekurangan atau gangguan bisa segera ditangani," jelasnya.
Dhamroni mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Rasyiqul memiliki riwayat kejang sejak masih kecil. Namun, kondisi tersebut sempat dianggap sebagai sesuatu yang biasa sehingga penanganan medis tidak dilakukan sejak awal.
"Anak ini sering kejang, tetapi oleh keluarganya dianggap hal biasa. Akibatnya penanganan menjadi terlambat," ujarnya.
Untuk memastikan kondisi Rasyiqul mendapatkan penanganan berkelanjutan, Dhamroni memastikan anak tersebut akan kembali menjalani terapi secara rutin di rumah sakit.
Ia menyebut pembiayaan pengobatan Rasyiqul tidak menjadi kendala karena kepesertaan BPJS Kesehatan masih aktif dan biaya pengobatan ditanggung pemerintah daerah.
"Dokter bersama Kepala Puskesmas sudah menyampaikan bahwa setelah ini terapi harus dilakukan secara rutin. BPJS pasien masih aktif dan ditanggung pemerintah daerah. Harapannya, dengan terapi yang berkelanjutan dalam dua tahun ke depan kondisinya bisa jauh lebih baik," tuturnya.
Terapi motorik bagi Rasyiqul dapat dilakukan di RSUD R.T. Notopuro maupun RS Delta Surya Sidoarjo. Dhamroni juga meminta Pemerintah Desa Grogol dan Puskesmas Tulangan terus melakukan pendampingan terhadap keluarga agar proses terapi tidak kembali terhenti.
Ia menegaskan, anak penyandang disabilitas dari keluarga kurang mampu harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan.
"Perhatian terhadap anak-anak penyandang disabilitas, terutama dari keluarga kurang mampu, adalah tanggung jawab bersama. Kami ingin memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh layanan kesehatan hanya karena keterbatasan ekonomi atau kurangnya informasi. Pemerintah harus hadir melalui pendampingan, akses layanan kesehatan, dan bantuan sosial," tegasnya.
