DPRD Kabupaten Malang Desak Pengusutan 32 Dapur MBG yang Disuspend

Liputanjatim.com - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, mendesak pengusutan secara transparan terkait dugaan pelanggaran prosedur operasional 32 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disuspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Zulham, penghentian sementara operasional puluhan dapur tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan menyangkut tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan program strategis nasional.

"Karena itu kami meminta keterbukaan dari Ketua Satgas MBG Kabupaten Malang. Dinas mana saja yang terlibat dalam proses rekomendasi maupun perizinan operasional dapur-dapur SPPG tersebut perlu dijelaskan secara terbuka," ujar Zulham, Senin (15/6/2026).

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan Komisi IV DPRD Kabupaten Malang akan menggunakan fungsi pengawasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan dari pihak terkait.

Ia menegaskan, temuan Badan Gizi Nasional terkait ketidaksesuaian standar operasional harus menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan Program MBG berjalan lebih baik.

"Kami ingin memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel. Jika memang ada pelanggaran prosedur, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Zulham juga mendorong audit menyeluruh terhadap tata kelola dapur MBG yang disuspend serta meminta Satgas MBG membuka informasi mengenai yayasan atau lembaga yang menjadi mitra pengelola.

Menurutnya, transparansi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

"Program MBG merupakan program strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu tata kelolanya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari potensi konflik kepentingan," pungkasnya.