SURABAYA – Anggota Komisi XI DPR RI Anna Mu’awanah mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan pembatasan produksi dan tarif cukai hasil tembakau.
Evaluasi dinilai penting agar kebijakan fiskal tetap berjalan tanpa semakin membuka celah bagi peredaran rokok ilegal.
Hal itu disampaikan Anna saat kunjungan kerja spesifik ke Kantor Bea Cukai Jawa Timur I dan Sidoarjo di Surabaya, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, setiap kebijakan pengendalian produksi maupun penetapan tarif cukai harus didukung kajian komprehensif.
Kebijakan juga perlu mempertimbangkan kondisi industri hasil tembakau serta kemampuan pengawasan di lapangan.
“Kalau soal pembatasan cukai ataupun mungkin tarif yang berbeda, mungkin pemerintah harus mengkaji dengan exercise-exercise agar penerapan itu sesuai dengan kebijakan fiskal,” ujar Anna.
Ia menilai pengendalian yang terlalu ketat tanpa perhitungan dan pengawasan memadai berpotensi mendorong masyarakat beralih ke produk ilegal.
Kondisi tersebut dapat merugikan pelaku usaha yang patuh sekaligus mengurangi penerimaan negara.
Karena itu, Anna meminta pemerintah mencari keseimbangan antara pengendalian konsumsi hasil tembakau, penerimaan cukai, keberlangsungan industri legal, dan pemberantasan rokok ilegal.
Selain itu, ia mendorong optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Jawa Timur agar manfaat penerimaan cukai dapat kembali dirasakan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
“Jawa Timur hampir 65 persen untuk cukai rokok. Mudah-mudahan dengan semangat bagi hasil yang maksimal itu bisa memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan di Jawa Timur khususnya,” katanya.
Anna berharap evaluasi kebijakan hasil tembakau menghasilkan aturan yang lebih terukur, mampu menjaga kepentingan fiskal nasional, melindungi industri legal, serta memperkuat pemberantasan peredaran rokok ilegal.
