Dari Serang-Situbondo, BRIN: 65,8% Garis Pantai Pantura Jawa Tergerus Erosi

Liputanjatim.com - Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap sekitar 65,8 persen garis pantai di kawasan pesisir utara (Pantura) Jawa mengalami erosi. Kondisi tersebut terjadi di sepanjang wilayah dari Kabupaten Serang, Banten hingga Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin, menyoroti pesatnya pembangunan permukiman dan pusat ekonomi di kawasan Pantura akibat tingginya tekanan demografi.

Akibatnya, eksploitasi sumber daya laut dan pesisir meningkat tanpa pengawasan optimal, sehingga membuat kawasan pesisir rentan terhadap perubahan lingkungan.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Tubagus menjelaskan 94 persen pantura Jawa tersusun dari endapan pluvial dan endapan delta.

Peneliti BRIN Tubagus Solihuddin menyatakan secara geologi endapan penyusun Pantura Jawa masih belum terkompaksi kuat. Kondisi tersebut membuat kawasan pesisir utara Jawa rentan terhadap erosi dan pemampatan tanah.

Kerentanan tersebut juga di perparah oleh kondisi morfologi wilayah pesisir.

"Secara morfologi, Pantai Utara Jawa itu di dominasi oleh pantai berelief rendah atau pantai dataran rendah dengan elevasi ketinggian kurang dari 10 meter. Dan itu menempati 83 persen dari panjang seluruh Pantai Utara Jawa," kata Tubagus dalam Expose Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) dan focus group discussion (FGD) bertema "Pantura Tangguh, Indonesia Lestari untuk Integrasi Sains, Inovasi, dan Ketahanan Pesisir", di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Tren Mengkawatirkan pada 2000 sampai 2024

Tubagus menyebut hasil analisis citra satelit Sentinel dari 2000 hingga 2024 menunjukkan kondisi garis pantai yang cenderung mengalami penyusutan. Erosi tercatat lebih tinggi dibanding akresi dengan perbandingan 65,8 persen berbanding 34,2 persen.

Ia menyoroti adanya anomali dalam hasil pemantauan garis pantai. Di mana erosi masif justru terjadi di kawasan delta yang secara alami merupakan wilayah sedimentasi.

Kondisi ini erat kaitannya dengan aktivitas modifikasi di hulu, seperti kanalisasi dan pembangunan bendungan yang menghambat suplai sedimen ke pesisir.

Tubagus Solihuddin mengungkapkan wilayah Demak secara historis pada abad ke-15 hingga ke-16 merupakan bagian dari perairan Selat Muria yang kemudian berubah menjadi daratan akibat sedimentasi.

Namun kini, air laut kembali masuk hingga 5–6 kilometer ke daratan. Berdasarkan pemodelan data altimetri (1993-2025), seiring tren kenaikan muka air laut di Pantura yang mencapai 0,41–0,42 sentimeter per tahun.

Amblesan Tanah di Tulang Punggung Ekonomi Nasional

Tubagus menjelaskan penurunan muka tanah juga terjadi di beberapa kota lain seperti Serang, Cirebon, dan Indramayu dengan rata-rata 6 sentimeter per tahun.

Kondisi ini menunjukkan masalah amblesan tanah terjadi secara luas di sepanjang pesisir utara Jawa yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

"Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tadi disampaikan tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, banjir, tapi juga kenaikan muka air laut dan ambelasan tanah. Dan itu bukan isu lokal, itu isu nasional. Mengingat Pantura Jawa sebagai tulang punggung perekonomian nasional," kata Tubagus.

Masalah di Pesisir Pantura Jawa Bersifat Sistemik

Tubagus menilai akar masalah di pesisir Pantura Jawa bersifat sistemik. Faktor pemicu di antaranya alih fungsi lahan secara masif, termasuk lebih dari 1.500 km persegi area terbangun dan 5.449 km persegi sawahan, pembabatan mangrove, serta struktur penahan ombak yang pembangunannya sporadis dan tidak terintegrasi.

Ia menekankan pentingnya transisi menuju pendekatan lintas sektoral dan kewilayahan. Menurutnya tidak ada solusi tunggal untuk diterapkan di seluruh pantura.

Pasalnya, setiap segmen pantai punya karakteristik dan morfologi berbeda. Intervensi fisik di satu area belum tentu relevan dengan area lain.

Ia mendorong arah kebijakan penanganan pesisir mutlak berlandaskan pada riset saintifik, data yang kredibel, dan mengedepankan keseimbangan ekosistem, alih-alih sekadar pembangunan infrastruktur.