Banyak Industri Migas, Kapasitas ASN Sumenep Jadi Sorotan

Liputanjatim.com - Di tengah banyaknya perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang beroperasi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang paham migas justru terbatas.

Hal ini berdampak pada keterlibatan Pemkab Sumenep dalam pembahasan mengenai industri hulu migas di Sumenep.

“Jadi di Sumenep itu terbatas, yang mengerti berkaitan dengan industri hulu migas.” kata Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, pada sambutannya dalam kegiatan Bupati Sumenep Award 2025, Rabu (17/12/2025).

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Melansir Kompas.com, Kabupaten Sumenep menjadi salah satu wilayah yang menjadi lokasi operasi sejumlah perusahaan migas. Baik yang telah lama beroperasi maupun yang masih dalam tahapan awal kegiatan.

Beberapa perusahaan migas tercatat telah melakukan kegiatan eksploitasi di wilayah Sumenep sejak bertahun-tahun lalu, di antaranya KEI, HCML, dan Medco.

Baca juga: Jelang Nataru, Pemkab Sumenep Pastikan Pasokan dan Harga Komoditas Aman

Selain perusahaan yang telah beroperasi, terdapat pula perusahaan migas lain yang saat ini masih berada pada tahap eksplorasi. Yakni PT MGA Utama Energi (MGA), PT Energi Mineral Langgeng (EML), dan Posco.

Di tengah aktivitas industri migas tersebut, keterlibatan Pemkab Sumenep dalam berbagai forum pembahasan migas kerap menghadapi kendala. Terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami sektor migas secara teknis maupun kebijakan.

“Di lingkungan Pemkab Sumenep, yang mengerti migas, hanya ada dua orang. Pak Dadang, ya Pak Kahir,” ungkap Fauzi.

Menurut Fauzi, keterbatasan tersebut berdampak langsung pada proses penugasan ASN ketika Pemkab Sumenep menerima undangan diskusi, forum group discussion (FGD), atau forum resmi lainnya yang berkaitan dengan sektor migas.

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, dalam beberapa kesempatan, Pemkab Sumenep mengalami kebingungan untuk menentukan perwakilan yang tepat. Karena minimnya ASN yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

“Kalau misalnya diundang FGD, bingung kita, mau di wakilkan ke siapa,” katanya.

Fauzi mencontohkan, dalam kondisi tertentu, penugasan ASN untuk menghadiri undangan terkait migas harus menyesuaikan dengan ketersediaan dua ASN yang mampu memahami sektor tersebut.

“Misalnya (undangan) kemarin saya tidak ada, Pak Dadang tidak ada, ya Pak Kahir kita tugasi,” ucap Fauzi.

Dua ASN Fauzi maksud adalah Abd. Kahir yang menjabat sebagai Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Sumenep. Serta Dadang Dedy Iskandar yang menjabat Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

Menurut Fauzi, kedua pejabat tersebut dinilai memahami sektor migas karena secara struktural memang bersentuhan langsung dengan urusan perekonomian dan sumber daya alam di Kabupaten Sumenep.

Dia menegaskan, keterbatasan ASN yang memahami industri hulu migas menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, mengingat sektor tersebut memiliki peran strategis bagi daerah.