Wali Kota Blitar Dukung Program Siaga Bumil, tapi Sesalkan Wawali Tak Beri Tahu Lebih Dulu

Liputanjatim.com - Langkah Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, yang menginisiasi program “Mobil AG 2 Siaga Bumil” menarik perhatian publik. Program tersebut mengalihfungsikan mobil dinas bernomor AG 2 menjadi kendaraan operasional bagi ibu hamil, baik untuk keperluan pemeriksaan kesehatan, USG, maupun transportasi darurat menuju fasilitas kesehatan.

Terobosan ini merupakan terobosan yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain memunculkan respons kritis dari Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.

Meski mengapresiasi niat baik program tersebut, Wali Kota yang dengan sapaan Mas Ibin itu menyayangkan kurangnya koordinasi dari pihak wakilnya. Ia mengakui tidak mendapatkan laporan lebih dahulu mengenai peluncuran program tersebut, padahal dirinya dan Wawali kerap berkomunikasi dalam berbagai kesempatan.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

“Saya kira kalau itu bagus untuk masyarakat semua pasti mendukung, cuma kan dia (Wawali Blitar) juga sering berbicara dengan kita, saya tidak diberitahu,” ujar Mas Ibin, Rabu (5/10/2025).

Mas Ibin menegaskan, setiap kebijakan yang dijalankan di lingkungan pemerintahan seharusnya tetap melalui mekanisme dan komunikasi yang jelas. Menurutnya, niat baik harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan dan koordinasi antarpejabat daerah.

“Saya sebenarnya no coment, jadi beliau jarang ya lapor ke saya padahal tugasnya melaporkan ke kepala daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, mengakui bahwa dirinya belum melakukan komunikasi dengan Wali Kota sebelum menjalankan program tersebut.

Ia menjelaskan bahwa “Mobil AG 2 Siaga Bumil” merupakan murni inisiatif pribadinya, sehingga ia merasa tidak perlu melaporkan terlebih dahulu kepada atasannya.

“Ini kan inisiatif saya pribadi dan semua-semuanya dari saya pribadi, belum ada komunikasi (dengan Wali Kota Blitar),” ucap Elim.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu hamil dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kota Blitar. Meski demikian, perbedaan pandangan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi catatan penting mengenai pentingnya komunikasi dan sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.