Anggaran Berulang Jadi Sorotan, Khofidah Minta Program Pembangunan Jatim Lebih Akuntabel

Liputanjatim.com – Persoalan pengulangan anggaran dan program setiap tahun menjadi sorotan Komisi D DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi D DPRD Jatim Khofidah menilai pola tersebut menunjukkan masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan.

Khofidah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim memastikan setiap program disusun secara berkelanjutan, terkoordinasi, dan akuntabel. Menurutnya, penganggaran tidak boleh sekadar menjadi rutinitas tahunan tanpa evaluasi yang jelas.

Dalam pembahasan Rapat Kerja Komisi D DPRD Jatim bersama sejumlah OPD mitra kerja, ditemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Salah satunya adalah munculnya kembali anggaran yang dinilai menjadi template dari tahun ke tahun, namun tidak disertai rincian kebutuhan dan urgensi pengadaan. Beberapa di antaranya seperti pengadaan alat kantor, pompa air, hingga berbagai item lain yang berulang setiap tahun.

“Perencanaan pembangunan harus berkelanjutan dan terkoordinasi dengan baik,” ujar Khofidah.

Selain pengulangan anggaran, Khofidah juga menyoroti adanya penambahan anggaran yang cukup signifikan dibandingkan pagu awal. Ia mencontohkan anggaran pada Dinas PU Bina Marga Jatim yang meningkat lebih dari 150 persen dari pagu awal tahun.

Persoalan lainnya adalah program multiyears yang dinilai tidak selalu memiliki alasan kuat untuk dikerjakan secara bertahap. Khofidah mencontohkan pembangunan waduk yang dianggarkan secara mencicil setiap tahun dengan nilai sekitar Rp400 juta.

Menurutnya, pola semacam itu perlu dievaluasi agar perencanaan dan penganggaran tidak berjalan parsial. Setiap program harus memiliki target penyelesaian, indikator keberhasilan, serta perhitungan anggaran yang jelas sejak awal.

Khofidah menegaskan, koordinasi antar-OPD dan Bappeda menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih maupun pengulangan program yang tidak diperlukan.

“Jangan sampai setiap tahun kita menganggarkan hal yang sama, tetapi urgensi dan hasilnya tidak jelas. Harus ada perencanaan yang berkelanjutan dan akuntabel,” tegasnya.

Ia berharap evaluasi terhadap program lama menjadi bagian penting dalam penyusunan anggaran berikutnya. Dengan demikian, APBD Jatim dapat lebih fokus membiayai kebutuhan prioritas dan program yang benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.