Sopir Angkot Tolak TransJatim Koridor Malang Raya, Ini Tanggapan Komisi D DPRD Jatim!

Liputanjatim.com - Komisi D DPRD Jawa Timur tengah mempersiapkan penambahan koridor baru TransJatim, termasuk koridor 8 di wilayah Malang Raya, hal ini menuai penolakan dari sopir angkot di Kota Malang.

Kehadiran Trans Jatim di Malang Raya dinilai hanya akan semakin menenggelamkan eksistensi angkot di Kota Malang.

Meski nantinya keberadaan angkot akan dijadikan angkutan feeder (pengantar) menuju trans Jatim tetap ditolak. Bahkan penolakan itu sudah disampaikan ke DPRD Kota Malang. 

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Oleh karena itu, wakil ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim segera melakukan komunikasi intensif untuk mencari win win solition

“Saya belum mendapat informasi secara detail. Tapi kami sudah berkordinasi dengan Dishub Jatim,” kata Arif saat dikonfirmasi, Senin (22/9/2025).

Lebih jauh politisi asal Partai NasDem menjelaskan bahwa, sebelumnya Dishub Jatim sudah melakukan komunikasi dan antisipasi jika ada penolakan.

“Tentu sebelum diputuskan beroperasi Dishub Jatim melakukan antisipasi,” ungkap Arif.

Ia menyakini, trans Jatim sudah ada perencanaan, kajian dan studi kelayakan yang matang.

“Saya yakini sudah komunikasi dengan pemerintahan setempat, sudah komunikasi dengan moda transportasi lokal,” beber Khusnul Arif.

Berdasarkan penggalaman Dishub Jatim, lanjut Arif bahwa modal berjalannya trans Jatim koridor I sampai VI cukup menjadi penggalaman menata dan upaya trans Jatim koridor Malang bisa dimanfaatkan bagi masyarakat.

“Tentunya jika ada beberapa kendala akan segera ada perbaikan,” ujarnya.

Khusnul Arif mengakui dinamika setiap daerah tentunya berbeda. Karena karakter masyarakat, karakter moda transportasi setiap daerah berbeda beda.

“Saya meyakini tidak semua mulus, ada beberapa yang perlu disinergikan jika ada penolakan,” pungkasnya kembali.