Setahun Kepemimpinan Gus Fawait, Jember Fokus Pulihkan Layanan Dasar dan Stabilkan Keuangan Daerah

Liputanjatim.com – Satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Bupati Jember Muhammad Fawait menghadapi fase konsolidasi dan penataan ulang fondasi pelayanan publik di Kabupaten Jember. Alih-alih langsung mengeksekusi program besar, tahun pertama kepemimpinannya lebih difokuskan pada pembenahan persoalan mendasar yang selama ini membebani daerah.

Periode 20 Februari 2025 hingga 20 Februari 2026 menjadi masa krusial untuk merespons sejumlah persoalan struktural, mulai dari kemiskinan ekstrem, stunting, tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB), hingga kerusakan ribuan gedung sekolah.

"Kondisi awal kami memimpin Jember, angka kemiskinan tinggi, layanan kesehatan nyaris kolaps, hingga ribuan sekolah rusak berat. Situasi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Jember memprioritaskan pembenahan pelayanan dasar sepanjang 2025," ucap Bupati Gus Fawait.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Data yang dihimpun Pemkab Jember menunjukkan, selama satu dekade terakhir angka kemiskinan di Jember tidak pernah turun signifikan di bawah 200 ribu jiwa. Kondisi tersebut berdampak pada ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah pedesaan, perkebunan, dan pesisir.

Tantangan paling berat muncul dari sektor kesehatan. Tiga rumah sakit daerah tercatat memiliki utang hingga Rp214 miliar saat Fawait mulai menjabat. Kondisi ini disebut mengganggu operasional, termasuk pembayaran tenaga kesehatan dan ketersediaan obat.

Menghadapi krisis tersebut, Gus Fawait mengambil langkah taktis dengan mengumpulkan ahli hukum, kesehatan, dan ekonomi untuk melakukan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden. "Hasilnya anggaran mobil untuk Bupati dan pejabat saya batalkan, beberapa anggaran yang tidak berefek di masyarakat saya batalkan," tegasnya.

Efisiensi anggaran itu kemudian dialihkan untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Setelah melakukan lobi dengan pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan, program tersebut resmi berjalan mulai 1 April 2025. Masyarakat kini dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP tanpa perlu surat keterangan tidak mampu.

"Rumah sakit bisa kembali hidup, tenaga kesehatan bisa digaji, obat tetap tersedia, dan masyarakat mendapat pengobatan gratis," tambah Fawait. Ia mengklaim pendapatan RSD dr. Soebandi meningkat menjadi Rp31 miliar dari sebelumnya Rp15 miliar.

Di sektor administrasi kependudukan, Pemkab Jember mencatat sebanyak 66 ribu warga sebelumnya terkendala mendapatkan KTP sejak 2019. Pemerintah daerah kini mulai menuntaskan persoalan tersebut melalui penyediaan blanko dan pembukaan layanan cetak KTP di tingkat kecamatan.

Sementara itu, pembaruan data terhadap 1.532 gedung sekolah rusak menjadi dasar intervensi perbaikan melalui skema pendanaan APBN dan APBD. Di bidang pendidikan tinggi, hampir 8.000 mahasiswa asal Jember menerima beasiswa melalui jalur afirmasi ekonomi, prestasi, dan program khusus santri.

Sektor pertanian juga tak luput dari perhatian. Sekitar 70 persen jaringan irigasi yang sebelumnya rusak mulai diperbaiki, bersamaan dengan distribusi alat dan mesin pertanian serta bibit unggul kepada petani.

Upaya membuka akses wilayah juga dilakukan melalui perbaikan infrastruktur jalan dan langkah reaktivasi Bandara Jember. Pemerintah daerah berharap langkah ini mampu mengikis stigma keterisolasian serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Tahun 2025 adalah tahun pemanasan untuk memulihkan pelayanan dasar dan konsolidasi pemerintahan. Ke depan, tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian dengan fokus percepatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan," pungkasnya.