Rivqy Abdul Halim Dukung Kebijakan Prabowo, Asal Penunjukan Ekspatriat di BUMN Berdasarkan Keahlian dan Kebutuhan
Liputanjatim.com - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi warga negara asing (ekspatriat) untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN)...
hani
Jurnalis LiputanJatim
Liputanjatim.com - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi warga negara asing (ekspatriat) untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian dari Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim.
Politikus muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai langkah tersebut sah-sah saja dilakukan, asalkan tetap mempertimbangkan aspek profesionalisme dan kebutuhan strategis di tubuh BUMN. Rivqy menegaskan, penunjukan ekspatriat harus dilandasi pada keahlian dan prestasi, bukan semata pertimbangan politik atau pencitraan.
“Selama penunjukan itu didasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, dengan catatan ketidaktersediaan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, tentu tidak masalah. Tapi kalau hanya sekadar sensasi, saya kira jangan dipaksakan,” tegas Rivqy, Kamis (16/10/2025).
Rivqy yang juga menjabat sebagai Komandan Pusat DKP Panji Bangsa menambahkan, BUMN merupakan pilar ekonomi nasional yang harus dijalankan secara profesional dan efisien. Menurutnya, jika keterlibatan tenaga ahli asing mampu mempercepat peningkatan kinerja serta membawa transfer pengetahuan bagi SDM Indonesia, maka hal itu patut dipertimbangkan.
“BUMN adalah tulang punggung ekonomi kita. Maka pengelolaannya harus berbasis profesionalisme. Jika dengan melibatkan tenaga profesional asing bisa mempercepat penguatan kinerja dan transfer pengetahuan, ya silakan saja,” ujarnya.
Namun demikian, Rivqy tetap menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian. Pemerintah, katanya, harus memastikan pengawasan dan transparansi tetap berjalan serta kepentingan nasional menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan BUMN.
“Kita ingin BUMN kuat, mandiri, dan membawa maslahat bagi kemajuan bangsa. Jadi bukan semata globalisasi, tapi juga keberlanjutan manfaat ekonomi untuk rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mengubah regulasi yang memungkinkan ekspatriat memimpin BUMN. Kebijakan ini disebut sebagai langkah menuju pengelolaan perusahaan negara yang sesuai dengan standar bisnis internasional.
“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Berita Terkait
Pemerintahan
Anggaran Berulang Jadi Sorotan, Khofidah Minta Program Pembangunan Jatim Lebih Akuntabel
Pemerintahan