Raih Penghargaan Legislatif Jatim Awards 2025, PKB Dinobatkan sebagai Pejuang Keadilan Sosial

Liputanjatim.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur menerima penghargaan dalam ajang Legislatif Jatim Awards 2025. Dalam penghargaan ini, PKB dinobatkan sebagai penerima kategori kinerja terbaik dalam memperjuangkan kebijakan afirmatif untuk mewujudkan keadilan sosial di Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bendahara DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi, yang hadir mewakili partai. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan.

“Alhamdulillah PKB menerima penghargaan terkait kebijakan afirmatif di bidang keadilan sosial," ujar Fauzan dalam acara Legislatif Jatim Awards 2025 yang diadakan oleh JTV, Rabu (17/9/2025).

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Ketua FPKB DPRD Jawa Timur ini mengatakan bahwa salah satu konsen dari PKB adalah peduli terhadap pendidikan, khususnya di dunia pesantren. Ia menilai perhatian terhadap pesantren adalah bentuk nyata dari kebijakan afirmatif yang sejalan dengan perjuangan PKB dalam mewujudkan keadilan sosial.

"Untuk menegakkan keadilan dan pendidikan, saya langsung terfikir bahwa salah satu yang menjadi konsen dari PKB selama ini adalah memberikan kepedulian sebesar-besarnya dan perhatian sebesar-besarnya kepada aktivitas di dunia pesantren,” imbuhnya.

Ia berharap PKB mampu semakin aktif, produktif, dan konkret dalam memberikan dukungan kepada pesantren, baik melalui kebijakan maupun program-program keberpihakan lainnya. Dengan begitu, pesantren dapat terus berkembang sekaligus memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan bangsa.

“Semoga PKB bisa bekerja lebih aktif dan lebih produktif lagi, lebih konkret lagi. Dalam rangka memberikan perhatian yang sudah kami berikan selama ini kepada kalangan pesantren,” paparnya.

Ajang Legislatif Jatim Awards 2025 yang diinisiasi JTV ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja partai politik dan legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Jawa Timur, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan inklusif.