Penahanan Ijazah Masih Terjadi di Surabaya, Ketua DPRD Jatim Dapat Keluhan Saat Serap Aspirasi
Liputanjatim.com – Praktik penahanan ijazah siswa SMA sederajat karena tunggakan pembayaran rupanya masih terjadi di Surabaya. Kasus ini terungkap saat seorang...
Abdullah AT
Jurnalis LiputanJatim
Liputanjatim.com – Praktik penahanan ijazah siswa SMA sederajat karena tunggakan pembayaran rupanya masih terjadi di Surabaya. Kasus ini terungkap saat seorang wali murid menyampaikan keluhan kepada Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, dalam agenda reses di Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Selasa (18/11/2025).
Musyafak menegaskan bahwa penahanan ijazah, apa pun alasannya, tidak dapat dibenarkan. Terlebih, seluruh sekolah negeri di Jawa Timur telah menerima dukungan anggaran dari berbagai sumber, mulai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
“Dengan adanya BOS dan BPOPP, tidak seharusnya ada penahanan ijazah. Ijazah adalah hak siswa yang tidak boleh dihambat hanya karena persoalan administrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, penahanan ijazah berdampak besar pada masa depan siswa, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun untuk melamar pekerjaan. Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan tidak ada sekolah yang masih melakukan praktik tersebut.
“Saya minta Pemprov Jatim memastikan kasus seperti ini tidak terjadi lagi di sekolah mana pun,” ujarnya.
Musyafak juga langsung meminta data lengkap terkait kasus penahanan ijazah yang dialami konstituennya agar bisa ditindaklanjuti melalui jalur resmi.
“Kami akan kawal agar hak siswa benar-benar terpenuhi,” tandasnya.
