Liputanjatim.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan Badan Anggaran DPRD Jawa Timur untuk memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan masukan Banggar menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Evaluasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, termasuk menyempurnakan mekanisme penyaluran bantuan sosial dan mengoptimalkan penyerapan belanja modal.

“Masukan-masukan dari Banggar akan kami kaji secara serius untuk ditindaklanjuti sehingga kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD ke depan semakin baik,” kata Emil usai rapat paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya, Senin (13/7/2026).

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian Pemprov Jatim adalah peningkatan realisasi belanja modal, terutama untuk pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur.

Emil menilai capaian belanja modal masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran hingga berbagai kendala teknis dalam pelaksanaan proyek.

Pemprov Jatim berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga. Pengelolaan APBD diharapkan tidak hanya memenuhi aspek akuntabilitas administrasi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp29,888 triliun atau 104,65 persen dari target sebesar Rp28,559 triliun.

Realisasi tersebut didukung capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 107,83 persen, pendapatan daerah lain yang sah sebesar 122,89 persen, serta pendapatan transfer yang terealisasi 99,84 persen dari target.

Banggar DPRD Jatim mencatat masih terdapat sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian. Realisasi belanja modal pada sektor jalan, jaringan, dan irigasi baru mencapai 86,64 persen, sedangkan belanja modal tanah terealisasi sebesar 83,77 persen dari target.

Rendahnya serapan anggaran pada sektor tersebut dinilai harus segera dibenahi agar pelaksanaan proyek infrastruktur strategis tidak kembali mengalami hambatan pada tahun anggaran berikutnya.

Banggar pun merekomendasikan pengalokasian anggaran pra-kontrak atau pre-procurement sejak awal tahun anggaran untuk proyek-proyek strategis. Pemerataan lokasi pembangunan juga perlu didorong agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang berkembang lebih cepat.

Selain itu, Banggar meminta Pemprov Jatim menyederhanakan proses verifikasi penerima bantuan sosial dan memperkuat sinkronisasi data kepegawaian lintas organisasi perangkat daerah.

Banggar juga merekomendasikan integrasi pengelolaan belanja pegawai melalui koordinasi antara Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Biro Organisasi sebelum penetapan pagu anggaran. Langkah tersebut diharapkan membuat penyusunan APBD lebih efektif dan tepat sasaran.