Pemkab Bondowoso Sidak SPBE dan Pangkalan LPG 3 Kg, Pastikan Stok Aman dan Harga Sesuai HET

Liputanjatim.com – Menyikapi keresahan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG ukuran 3 kilogram (LPG bersubsidi) di tingkat pengecer dan toko kelontong dalam beberapa waktu terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bergerak cepat. Langkah konkret dilakukan melalui peninjauan lapangan (sidak) berskala besar yang dilanjutkan dengan Rapat Kerja (Raker) strategis guna memastikan stabilitas pasokan dan harga LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Jajaran Pemkab Bondowoso bersama instansi terkait serta Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso melakukan peninjauan langsung ke titik vital distribusi, yakni Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Grujugan. Sidak ini dilakukan untuk memastikan kondisi riil pasokan LPG bersubsidi di tingkat pengisian dan distribusi.

Mewakili Bupati Bondowoso, Asisten II Sekretariat Pemkab Bondowoso, Drs. Abdurahman, M.M., mengatakan bahwa peninjauan tersebut bertujuan untuk memvalidasi data stok nasional yang masuk ke daerah serta melihat langsung proses pengisian tabung LPG di SPBE. Selain itu, rombongan juga menyisir sejumlah pangkalan LPG untuk memantau kelancaran distribusi dan memastikan harga jual tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Menurutnya, Pemkab Bondowoso ingin memastikan bahwa hambatan distribusi LPG 3 kg yang terjadi di masyarakat bukan disebabkan oleh kekurangan stok di tingkat pusat. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menelusuri secara langsung di mana letak sumbatan distribusi tersebut.

“Hasil pantauan di SPBE Grujugan menunjukkan bahwa pasokan LPG dari Pertamina berjalan normal dan mencukupi untuk kebutuhan reguler masyarakat Bondowoso,” ujarnya.

Pasca sidak, Pemkab Bondowoso bersama Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso langsung menggelar Rapat Kerja (Raker) intensif. Pertemuan tersebut menghadirkan para pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan solusi jangka pendek maupun jangka panjang dalam mengatasi persoalan distribusi LPG bersubsidi.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap rantai distribusi LPG dari pangkalan ke pengecer. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya praktik penimbunan maupun pengalihan stok ke sektor industri yang tidak berhak menggunakan LPG bersubsidi.

Selain itu, Komisi II DPRD juga meminta Pertamina dan agen LPG untuk memastikan jadwal pengiriman ke pangkalan tidak mengalami keterlambatan. Usulan lainnya adalah pembentukan tim monitoring yang melibatkan Satpol PP dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk memantau harga di tingkat toko kelontong, serta menghimbau masyarakat mampu dan pelaku usaha besar agar tidak menggunakan LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi warga miskin dan usaha mikro.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa ketersediaan energi bagi masyarakat merupakan prioritas utama. Pemkab berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga guna mengupayakan tambahan kuota atau ekstra dropping LPG 3 kg apabila diperlukan sebagai langkah mitigasi lonjakan permintaan.

Pemkab Bondowoso juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Berdasarkan hasil pemantauan, stok LPG 3 kg di SPBE terpantau dalam kondisi aman. Bersama DPRD dan aparat penegak hukum, Pemkab memastikan akan terus mengawal jalur distribusi LPG bersubsidi hingga kondisi di pasar kembali normal dan stabil.