Pastikan Harga Stabil, Wabup Sidoarjo Sidak Pasar Porong
Liputanjatim.com - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana, menggelar inspeksi mendadak harga bahan pokok di Pasar Porong, pada Selasa (24/02/2026). H...
Pamela
Jurnalis LiputanJatim
Liputanjatim.com - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana, menggelar inspeksi mendadak harga bahan pokok di Pasar Porong, pada Selasa (24/02/2026).
Hal tersebut guna memastikan kestabilan harga sembako di pasar tradisional sekaligus meninjau langsung aktivitas perdagangan pada hari keempat Ramadan.
Langkah ini agar masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta stok yang mencukupi menjelang Lebaran.
Dalam kegiatan sidak tersebut, Wabup Mimik turun langsung dan berdialog dengan sejumlah pedagang yang menjual berbagai komoditas kebutuhan pokok.
Ia menanyakan perkembangan harga beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, hingga sayuran yang biasanya mengalami peningkatan permintaan selama Ramadan.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa harga sembako di Pasar Porong masih relatif stabil.
Beberapa komoditas memang mengalami kenaikan dan penurunan kecil. Namun kondisi tersebut masih cenderung wajar dan tidak sampai memicu lonjakan harga yang signifikan.
Menurutnya, Stabilitas harga menjadi indikator penting bahwa distribusi bahan pangan berjalan dengan baik serta pasokan dari daerah pemasok tetap lancar.
Selain mengecek harga, pemerintah daerah juga memastikan ketersediaan stok bahan pangan di pasar tradisional tersebut.
Dari hasil sidak tersebut, pasokan berbagai kebutuhan pokok masih cukup dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri.
“Alhamdulillah, sampai hari ini harga kebutuhan pokok masih stabil. Memang ada kenaikan dan penurunan kecil, tetapi masih dalam batas wajar. Insya Allah ketersediaan sembako juga cukup hingga Lebaran nanti,” ujar Wabup Mimik saat berdialog dengan pedagang.
Dalam kunjungan tersebut, Wabup Mimik juga memanfaatkan kesempatan untuk menyerap aspirasi dari pedagang maupun pengunjung pasar.
Baca juga: Masjid Darussalam PKB Jatim Sediakan Buka Puasa dan Takjil Gratis untuk Masyarakat
Sejumlah warga menyampaikan berbagai masukan terkait kondisi sarana dan prasarana di kawasan pasar. Salah satunya mengenai kondisi jalan di area pasar yang mulai bergelombang dan cenderung kurang nyaman dilalui.
Keluhan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena pasar tradisional merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang setiap hari ramai pengunjungnya.
Jika kondisi fasilitas tidak memadai, maka dapat memengaruhi kenyamanan dan keselamatan pengunjung maupun pedagang saat beraktivitas.
Oleh karena itu, pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui koordinasi dengan pengelola pasar serta pihak terkait lainnya.
Dalam pemantauannya di lapangan, Wabup Mimik juga mencermati kondisi aktivitas perdagangan di dalam pasar yang belum sepenuhnya ramai.
Ia melihat masih terdapat sejumlah lapak kosong yang belum terisi secara optimal oleh pedagang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama agar pasar tradisional dapat kembali hidup dan menjadi pusat ekonomi yang lebih dinamis.
Selain kondisi di dalam pasar, pemerintah daerah juga menyoroti keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di luar area pasar.
Aktivitas PKL ini turut memengaruhi perputaran perdagangan di dalam pasar karena sebagian pengunjung lebih memilih berbelanja di area luar pasar yang lebih mudah dijangkau.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan kajian terkait penataan kembali lokasi pedagang agar aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih tertata dan merata.
Penataan ini tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban kawasan pasar, tetapi juga memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh pedagang untuk mendapatkan pembeli.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan pasar yang lebih rapi, nyaman, dan aman bagi masyarakat yang datang untuk berbelanja, terutama selama Ramadan ketika aktivitas ekonomi cenderung meningkat.
Berita Terkait
Pemerintahan
Anggaran Berulang Jadi Sorotan, Khofidah Minta Program Pembangunan Jatim Lebih Akuntabel
Pemerintahan