Nelayan Kerang Hijau Gresik Cari Keadilan, Abdul Kodir Dorong Pembagian Ruang Laut

Liputanjatim.com — Sejumlah nelayan pembudidaya kerang hijau asal Kabupaten Gresik mendatangi DPRD Jawa Timur untuk mengadukan kerusakan rumpon dan area budidaya mereka akibat tertabrak kapal yang lepas kendali pada awal Januari 2026.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Abdul Qodir, menjelaskan insiden tersebut terjadi sekitar 10 Januari 2026. Saat itu sebuah kapal yang sebelumnya sedang ditarik kapal lain diduga terlepas, kemudian menghantam rumpon milik nelayan.

“Yang terkena itu rumpon-rumpon atau tempat budidaya kerang hijau milik nelayan,” kata Abdul Qodir di DPRD Jatim.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Ia mengungkapkan, sebelumnya sudah sempat dilakukan pertemuan dan mediasi antara nelayan dengan pihak pemilik kapal. Namun hingga kini belum tercapai kesepakatan terkait nilai ganti rugi atas kerusakan yang dialami para nelayan.
Karena itu, para nelayan akhirnya memilih mengadukan persoalan tersebut ke DPRD Jawa Timur dengan harapan ada kepastian kompensasi atas kerugian yang mereka alami.

“Kesimpulan sementara, kami serahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan mediasi dengan PT pemilik kapal yang menabrak rumpon tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan perhitungan awal para nelayan, total kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp800 juta. Meski demikian, DPRD Jatim meminta agar angka tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur untuk mendapatkan nilai kerugian yang lebih rasional.

“Nanti dihitung kembali oleh DKP bersama timnya. Setelah itu dimediasi. Yang penting jangan terlalu lama, kasihan para nelayan,” tegasnya.

Politisi PKB tersebut juga menilai peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi pengelolaan ruang laut di wilayah Pantura Jawa Timur. Selama ini, area budidaya nelayan kerap berada berdekatan dengan jalur mobilitas kapal-kapal perusahaan.

Akibatnya, ketika terjadi insiden seperti kapal yang terlepas dari kapal penariknya, rumpon nelayan menjadi pihak yang paling terdampak.
“Harus ada pembagian ruang laut yang jelas. Mana yang untuk budidaya nelayan, mana yang untuk jalur mobilitas kapal perusahaan,” tandasnya.

Ia pun mendorong pemerintah daerah melalui DKP Jawa Timur untuk meningkatkan pembinaan sekaligus pengawasan, agar aktivitas budidaya nelayan dan lalu lintas kapal di laut dapat berjalan berdampingan tanpa saling merugikan.