KILAS JATIM

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Percepat Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah Lintas Selatan.

LiputanJatim.com
Pemerintahan 16 Apr 2026, 18:03 WIB

Mutasi Besar Pemkab Malang, Anak Bupati Ikut Dilantik Jadi Pejabat

Liputanjatim.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar pelantikan besar-besaran yang mencakup ratusan pejabat dari berbagai lini. Dalam pelantikan t...

H

hani

Jurnalis LiputanJatim

1 Pembaca
Mutasi Besar Pemkab Malang, Anak Bupati Ikut Dilantik Jadi Pejabat

Liputanjatim.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar pelantikan besar-besaran yang mencakup ratusan pejabat dari berbagai lini. Dalam pelantikan tersebut, Bupati Malang, M. Sanusi, turut melantik putra kandungnya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai salah satu dari tiga pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Senin (13/4/2026). Ahmad Dzulfikar Nurrahman resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menjelaskan bahwa penerbitan rekomendasi pelantikan pejabat JPTP tersebut sebenarnya sudah lama. Namun, pelaksanaannya baru dilakukan bersamaan dengan pelantikan pejabat lainnya atas instruksi bupati.

“Kebetulan khusus yang tiga JPTP ini rekomendasinya sudah lama, tetapi petunjuk dari Pak Bupati dibarengkan saja dengan camat, kepala sekolah, dan jabatan lain. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana,” kata Nurman, Kamis (16/4/2026).

Selain pejabat tinggi, pelantikan juga mencakup 6 camat, 2 kepala bagian, 2 lurah, 36 kepala SMP, 341 kepala SD, serta puluhan tenaga fungsional dan tenaga kesehatan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Pemkab Malang.

Baca juga: Hikmah Bafaqih Ingatkan Orang Tua Realistis Pilih Sekolah saat PPDB 2026

Usai pelantikan, Bupati Malang Sanusi menegaskan bahwa seluruh proses seleksi jabatan dilakukan secara bersih tanpa praktik transaksional.

“Jual beli jabatan tidak ada, yang dilantik tidak dimintai uang. Kalau ada yang bayar bilang saya. Kita harus hentikan semua ini, itu melanggar sumpah janji,” tegas Sanusi.

Ia juga mengingatkan pentingnya mematuhi Pakta Integritas, termasuk larangan menerima atau memberi hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apa pun.

“Pakta Integritas ini tidak boleh dilanggar, kalau dilanggar nanti akan ada sanksinya,” tambahnya.

Selain Ahmad Dzulfikar Nurrahman, Sanusi juga melantik tiga pejabat eselon II lainnya, yakni Nurrahman sebagai Kepala Satpol PP, Sujarwo Ady Wijayanto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Astri Lutfiatunnisa sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam arahannya, Sanusi menegaskan bahwa mutasi dan pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk memegang teguh Pakta Integritas yang telah diikrarkan.

“Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk menjalankan sistem manajemen kepegawaian dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Sanusi menegaskan pihaknya bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja para ASN. Dia pastikan bahwa pengawasan itu bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas kerja.

Bagikan informasi ini: