MALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang resmi menghadirkan Malang Migrant Center (MMC) sebagai fasilitas terpadu untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
Fasilitas tersebut diresmikan melalui soft launching di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (26/8/2026) malam.
BYD M6 DM Jadi Sorotan di GIIAS Surabaya 2026, Perkuat Pasar Kendaraan Energi Baru di Jatim
Soft launching MMC dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran RI, Abdul Muhaimin Iskandar.
Ia hadir bersama Bupati Malang Sanusi dalam peresmian fasilitas yang diproyeksikan menjadi pusat layanan pekerja migran dari tahap persiapan hingga setelah kembali ke Indonesia.
Kehadiran MMC menjadi langkah baru Pemkab Malang dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada calon maupun pekerja migran.
Fasilitas tersebut tidak hanya difokuskan pada pelayanan administratif, tetapi juga edukasi, perlindungan hukum, peningkatan kompetensi hingga pemberdayaan ekonomi.
Sejumlah tokoh turut menghadiri peluncuran MMC. Di antaranya anggota DPR RI Komisi XI Hasanuddin Wahid, Wakil Bupati Malang, jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, Wakil Wali Kota Pasuruan, serta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran.
Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Luar Negeri Kabupaten Malang, sejumlah pejabat pimpinan tinggi kementerian/lembaga, serta perwakilan perguruan tinggi.
Dukungan dari kalangan akademisi terlihat dari kehadiran Rektor Universitas Brawijaya dan Rektor Universitas Kanjuruhan.
Ratusan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) juga mengikuti kegiatan tersebut bersama keluarga masing-masing.
MMC dirancang sebagai ruang pembekalan bagi CPMI sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.
Para calon pekerja migran akan mendapatkan penguatan kompetensi, pemahaman mengenai hak dan kewajiban, serta pembekalan mental agar lebih siap menghadapi dunia kerja di negara tujuan.
Pemkab Malang juga membangun kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan MMC.
Kerja sama melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, perguruan tinggi, hingga asosiasi perusahaan penempatan pekerja migran.
Perlindungan yang diberikan tidak berhenti ketika pekerja migran berangkat ke luar negeri.
MMC juga disiapkan untuk mendampingi pekerja migran setelah kembali ke tanah air, terutama melalui program pemberdayaan ekonomi bagi purna pekerja migran.
Salah satu program yang disiapkan yakni pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Para purna pekerja migran didorong memanfaatkan pengalaman dan modal yang dimiliki untuk membangun usaha mandiri sehingga dapat menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus menggerakkan perekonomian di desa.
Bupati Malang Sanusi mengatakan, upaya pemberdayaan purna pekerja migran di Kabupaten Malang telah menunjukkan hasil.
Salah satu daerah yang dinilai berhasil adalah Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare.
Menurut Sanusi, para purna pekerja migran di desa tersebut mampu mengembangkan kemandirian ekonomi dan memberikan dampak terhadap kemajuan ekonomi desa.
“Desa Arjowilangun menjadi contoh nyata bagaimana purna pekerja migran yang berdaya mampu memberikan kontribusi besar bagi ekonomi desa. Bahkan kemajuan ekonominya melampaui tingkat kecamatan,” ujar Sanusi.
Dengan beroperasinya MMC, Pemkab Malang berharap pekerja migran tidak lagi hanya dipandang sebagai penyumbang devisa.
Mereka juga diharapkan menjadi bagian dari penggerak ekonomi keluarga dan pembangunan daerah setelah kembali ke tanah air.
Kehadiran pusat layanan terpadu tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga perlindungan pekerja, dunia pendidikan, dan sektor swasta dalam memastikan pekerja migran mendapatkan bekal, perlindungan, serta peluang pemberdayaan yang lebih baik.
