Kritik Ketua DPRD Jatim Soal Usulan Rp10 Triliun Pemprov ke Pusat: Enggak Logis

Liputanjatim.com — Ketua DPRD Jawa Timur, Drs. M. Musyafak, menilai usulan program Pemprov Jatim ke pemerintah pusat senilai sekitar Rp10 triliun terlalu mengawang dan berisiko spekulatif.

Menurut Musyafak, angka sebesar itu sulit diterima logika, apalagi ketika total pengajuan dari seluruh daerah di Indonesia disebut-sebut mencapai Rp3.000 triliun.

“Enggak logis lah kalau sekian besar itu,” ujar Musyafak saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Kamis (30/10/2025).

“APBN ae gak ono saiki ngajokno sakmunu. Belum tentu ada jatahnya, tapi yang jelas sing ngajokno kalau ditotal semua sak Indonesia iku 3.000 triliun. Duit e sopo? Iya kan?” sambungnya dengan nada heran.

Musyafak menilai mekanisme pengajuan tanpa batas seperti ini justru memunculkan tanda tanya di kalangan Badan Anggaran DPRD Jatim. Ia mengingatkan bahwa perencanaan anggaran tidak boleh sekadar formalitas atau bersifat coba-coba.

“Perencanaan itu tidak boleh hanya untuk spekulasi. Negara ini butuh kepastian,” tegasnya.

Lebih lanjut, Musyafak menjelaskan bahwa pemerintah pusat memang memberi ruang bagi daerah untuk mengajukan proposal tambahan pembiayaan. Namun jika seluruhnya diterima tanpa batasan, angka totalnya akan membengkak dan sulit direalisasikan.

“Itu kan hanya dikasih kamuflase, madu di hidung saja. Iya kan? Ditampung-tampung ae, kan begitu,” sindirnya.

Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang belakangan kerap berubah-ubah. Menurutnya, ketika transfer dari pusat berkurang, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada program wajib dan menunda yang tidak mendesak.

“Rakyat ini enggak butuh hanya dikasih omong-omongan, tetapi harus program yang memang betul-betul nanti itu mulai perencanaannya sampai pelaksanaannya betul-betul ada,” tandasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono menyebut Pemprov mengajukan usulan lintas kementerian senilai Rp10,047 triliun untuk tahun anggaran 2026. Usulan ini disusun atas permintaan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari program prioritas yang belum terakomodasi dalam APBD, menyusul turunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.