81 Tahun Merdeka, Pelayanan Publik Harus Makin Cepat dan Berkeadilan

Liputanjatim.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia tak boleh berhenti pada seremoni dan pidato kebangsaan. Momentum kemerdekaan harus menjadi titik evaluasi terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pembangunan, serta sejauh mana pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah Muhdi atau Gus Muhdi, menilai usia 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengukur kembali kinerja birokrasi dan program pembangunan secara lebih konkret.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata besarnya anggaran atau banyaknya program yang dijalankan, melainkan dampak nyata yang diterima masyarakat, terutama kelompok yang berada di lapisan paling bawah.

"Kemerdekaan di usia ke-81 ini harus benar-benar diejawantahkan melalui kehadiran pemerintah yang responsif, cepat tanggap, serta mampu menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan hingga ke akar rumput," ungkap Gus Muhdi dalam catatan refleksinya, Senin, (17/8/2026).

Gus Muhdi menegaskan, pemerintah daerah perlu meninggalkan pola kerja birokrasi yang hanya berorientasi pada rutinitas administratif. Setiap kebijakan dan program harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, anggaran publik harus dipastikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar terserap secara administratif.

Karena itu, berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai penguatan infrastruktur pertanian, pembangunan dan pemeliharaan irigasi hingga jaring pengaman sosial, perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan tidak ada program yang berjalan tanpa dampak jelas maupun anggaran yang tidak optimal manfaatnya.

"Good governance" juga, kata Gus Muhdi, harus diterjemahkan ke dalam keberanian birokrasi melakukan koreksi ketika sebuah kebijakan tidak efektif. Pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang bebas dari kesalahan, tetapi pemerintahan yang mampu mengenali persoalan, memperbaikinya, dan memastikan kesalahan yang sama tidak berulang.

Di sisi lain, ia mendorong jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Persoalan masyarakat yang semakin kompleks tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan birokrasi yang berjalan sendiri-sendiri.

Menutup refleksinya, Gus Muhdi mengajak seluruh jajaran birokrasi menjadikan HUT ke-81 RI sebagai momentum menghadirkan energi baru dalam pelayanan publik dan pembangunan Jawa Timur.

"Mari jadikan semangat HUT RI ke-81 sebagai pemantik energi baru untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, inovatif, dan berpihak penuh pada kemajuan serta kemakmuran rakyat Jawa Timur," pungkasnya.