Komisi B DPRD Jatim Ungkap Capaian Ekonomi Jatim Selesai di Angka, Tapi Sayang Tak Sentuh Sektor Riil

Liputanjatim.com - Kinerja sektor ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 kembali menarik perhatian DPRD Provinsi Jawa Timur. Sejumlah indikator belum menunjukkan hasil optimal, bahkan mengindikasikan adanya persoalan serius dalam arah pembangunan ekonomi daerah.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Ibnu Alfandy Yusuf menegaskan bahwa capaian ekonomi tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan atau realisasi investasi semata, melainkan harus dianalisis dari kualitas dan dampaknya terhadap masyarakat luas.

“Kalau kita lihat secara agregat, pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,33 pada tahun 2025 memang terlihat baik, tetapi di balik itu ada persoalan serius yang harus segera dibenahi, terutama menyangkut sektor riil seperti pertanian, perdagangan, dan ketenagakerjaan,” ujarnya.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Alfandy juga menyoroti secara spesifik kinerja sektor perdagangan. Indikator PDRB Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2025 hanya mencapai 18,55 persen, meski mencapai target sebesar 18,5 persen, kondisi ini memburuk dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada di angka 18,81 persen.

“Artinya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini harus menjadi alarm karena sektor perdagangan adalah salah satu tulang punggung ekonomi Jawa Timur,” jelasnya.

Politisi PKB ini mengatan di sektor pertanian, juga mencatat penurunan signifikan pada produksi dan perlindungan petani. Produksi budidaya mina padi merosot tajam dari lebih dari 55 juta kilogram pada tahun 2024 menjadi sekitar 16 juta kilogram pada tahun 2025.

Realisasi peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) juga turun drastis dari sekitar 38 ribu hektare menjadi hanya 22 ribu hektare pada tahun 2025.

“Ini sangat mengkhawatirkan. Di tengah risiko perubahan iklim yang semakin tinggi, justru perlindungan terhadap petani melemah. Ini harus segera dicarikan solusi,” ujarnya.

Di sisi lain, meskipun realisasi investasi Jawa Timur tercatat mencapai Rp147,7 triliun atau melampaui target, Alfandy melihat adanya ketidaksinkronan antara pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja.

“Di beberapa kawasan aglomerasi seperti Gresik dan Sidoarjo, realisasi investasi bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Tapi ironisnya, kedua daerah tersebut justru masuk dalam daftar daerah dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di Jawa Timur,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan bahwa pola industrialisasi di Jawa Timur cenderung padat modal, bukan padat karya.

“Artinya, investasi yang masuk belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Ini juga menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi atau incremental capital output ratio (ICOR) kita cenderung tinggi. Ini harus menjadi bahan evaluasi serius,” tegasnya.

Selain itu, Alfandy juga menyoroti masih adanya hambatan klasik dalam iklim investasi, seperti birokrasi perizinan yang rumit, ketidakpastian hukum, hingga praktik pungutan liar dan premanisme yang terjadi di lapangan.

“Ini ironi. Kita bicara kemudahan investasi dan digitalisasi, tapi di lapangan masih ada pungli dan hambatan administratif. Artinya reformasi belum berjalan,” kritiknya.

Masalah manajerial dan pengelolaan anggaran juga tak luput dari perhatian. Masih adanya anggaran yang terblokir hingga akhir tahun serta keterlambatan pengesahan DIPA di sejumlah sektor dinilai menghambat efektivitas pelaksanaan program.

“Koordinasi yang lemah ini berdampak langsung pada tidak optimalnya penyerapan anggaran, khususnya di sektor-sektor produktif. Ini tentu menghambat pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.