Ketua DPRD Jatim Tekankan Masyarakat Tertib Administrasi untuk Akses Anggaran Pemerintah

Liputanjatim.com – Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menegaskan pentingnya tertib administrasi bagi masyarakat yang ingin mengakses anggaran dari pemerintah. Hal ini dikatakan Musyafak dalam agenda serap aspirasi di daerah pilihan (Dapil) nya Surabaya, Senin (9/2/2026).

Menurut politisi PKB ini kelengkapan administrasi merupakan poin pokok dan tidak bisa ditawar yang harus dipenuhi massyarakat dalam akses pengelolaan keuangan negara.

Musyafak menjelaskan, setiap anggaran yang bersumber dari pemerintah adalah uang negara sehingga penggunaannya harus sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Karena itu, penyaluran bantuan maupun program insentif tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Terkait banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai tunjangan atau insentif bagi marbot, Musyafak menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak bisa diberikan atas nama perorangan. Penyaluran harus melalui lembaga, organisasi, atau wadah resmi yang memiliki legalitas dan administrasi yang jelas.

“Ini uang negara, maka harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa diberikan atas nama individu tanpa dasar administrasi yang sah,” tegasnya.

Ia pun mendorong masyarakat untuk aktif membenahi dan melengkapi administrasi, termasuk membentuk atau bergabung dengan lembaga resmi, agar program-program pemerintah dapat diakses secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

"Dengan tertib administrasi, penyaluran anggaran pemerintah dapat berjalan transparan, akuntabel, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Lebih dari itu, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk memberikan intervensi pendidikan yang lebih serius kepada masyarakat kurang mampu, khususnya bagi anak-anak pengurus masjid dan marbot. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk keadilan sosial sekaligus upaya memperluas akses pendidikan yang merata.

Musyafak menilai, tidak sedikit dari mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi sehingga berdampak pada akses pendidikan anak-anaknya.

“Anak-anak marbot dan pengurus masjid harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Mereka selama ini mengabdi untuk umat, sudah selayaknya negara hadir memastikan pendidikan anak-anak mereka terjamin,” ujarnya.

DPRD Jatim mendorong agar intervensi pendidikan tersebut diwujudkan dalam bentuk program beasiswa, bantuan biaya sekolah, hingga dukungan sarana penunjang pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan pendataan secara menyeluruh agar bantuan tepat sasaran.

"Investasi di sektor pendidikan, terutama bagi kelompok rentan, akan memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur. Dengan akses pendidikan yang lebih baik, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan," pungkasnya.