Liputanjatim.com – Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim memastikan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar besarnya anggaran dan serapan.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDIP, Diana AV Sasa, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (18/8/2026).
Diana menyebut pertumbuhan ekonomi Jatim Semester I 2026 sebesar 5,84 persen dan penurunan kemiskinan dari 9,30 persen menjadi 9,06 persen patut diapresiasi. Namun, capaian tersebut harus dibuktikan dengan manfaat nyata.
“APBD bukan sekadar deretan angka. Di balik setiap angka ada kebutuhan, ada harapan, dan ada kehidupan rakyat,” tegas Diana.
Dalam P-APBD 2026, pendapatan daerah naik Rp183,78 miliar menjadi Rp26,49 triliun. Sedangkan belanja naik Rp2,64 triliun menjadi Rp29,87 triliun.
Fraksi PDIP menyoroti target PAD sebesar Rp17,64 triliun yang justru lebih rendah dari realisasi 2025 sebesar Rp18,44 triliun. Pemprov diminta menjelaskan dasar penetapan target sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan tanpa menambah beban masyarakat.
“Meningkatkan pendapatan daerah tidak boleh berarti menambah beban masyarakat,” ujar Diana.
Fraksi PDIP juga menyoroti kenaikan belanja modal menjadi Rp2,16 triliun. Namun, realisasinya hingga Semester I baru 16,37 persen. Karena itu, Pemprov diminta mempercepat pelaksanaan tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan.
“Percepatan memang diperlukan. Tetapi cepat tidak boleh berarti tergesa-gesa. Jangan sampai mengejar serapan justru mengorbankan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas,” katanya.
PDIP juga mempertanyakan SiLPA hasil audit BPK sebesar Rp3,38 triliun yang jauh di atas proyeksi awal Rp925,91 miliar. Kondisi ini dinilai perlu menjadi bahan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Selain itu, Fraksi PDIP meminta Bantuan Sosial Rp180,67 miliar segera disalurkan secara tepat sasaran. Pemprov juga didorong segera menyelesaikan komponen Tunjangan Profesi Guru dalam THR dan Gaji Ketiga Belas 2025 sebesar Rp274,57 miliar.
Diana menegaskan keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari perubahan yang dirasakan masyarakat.
“Rakyat tidak menilai APBD dari tebalnya dokumen dan tidak hidup dari persentase serapan. Rakyat merasakan jalan yang dibangun, sekolah yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang semakin mudah, bantuan yang sampai tepat waktu, serta kesempatan hidup yang semakin baik. Itulah ukuran keberhasilan anggaran,” pungkasnya.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan tetap mendukung Raperda P-APBD Jatim 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
