Liputanjatim.com — Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 yang memangkas anggaran sejumlah sektor strategis. Salah satu yang menjadi sorotan adalah anggaran pendidikan yang berkurang hingga Rp986 miliar.
Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, Aliyadi Musthofa, menilai pengurangan anggaran pendidikan sulit dipahami di tengah masih tingginya persoalan dan kesenjangan akses pendidikan di Jawa Timur.
“Fraksi PKB mencatat pola pengurangan anggaran pada beberapa urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan penguatan taraf hidup dan perekonomian rakyat, yang seharusnya justru menjadi prioritas untuk mengungkit indikator kinerja utama,” kata Aliyadi.
Menurut anggota Komisi E ini, persoalan pendidikan di Jatim tidak cukup hanya dilihat dari capaian rata-rata provinsi. Masih terdapat kesenjangan angka partisipasi sekolah yang cukup lebar antarwilayah.
Pada 2025, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun di Jawa Timur tercatat 80,96 persen. Namun, capaian tersebut tidak merata. Kota Madiun berada di posisi tertinggi dengan 94,55 persen, disusul Kota Blitar 93,92 persen dan Kota Mojokerto 92,58 persen.
Sementara itu, Kabupaten Sampang hanya mencapai 56,80 persen. Artinya, baru sekitar lima dari 10 penduduk usia 16-18 tahun di daerah tersebut yang bersekolah. Kondisi serupa juga masih terlihat di sejumlah daerah lain, seperti Bangkalan dan Probolinggo.
“Angka rata-rata provinsi jangan sampai menutupi ketimpangan pendidikan antardaerah. Ketika masih ada daerah yang APS-nya hanya sekitar 56 persen, justru di saat seperti ini anggaran pendidikan harus diperkuat, bukan malah dikurangi,” tegas Aliyadi.
Pihaknya juga menyoroti arah perubahan anggaran Pemprov Jatim. Di satu sisi, anggaran urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meningkat sekitar Rp860 miliar lebih. Fraksi PKB mengapresiasi tambahan anggaran tersebut karena pembangunan infrastruktur tetap penting bagi Jawa Timur.
Namun, menurutnya, pembangunan fisik tidak boleh membuat sektor pendidikan kehilangan prioritas.
“Kami mengapresiasi kenaikan anggaran pekerjaan umum dan penataan ruang karena pembangunan Jatim memang membutuhkan infrastruktur. Tapi pendidikan tidak kalah penting. Seharusnya anggaran pendidikan ditambah, bukan malah dikurangi,” ujarnya.
Fraksi PKB meminta Pemprov Jatim menjelaskan secara terbuka alasan strategis di balik pemangkasan anggaran pendidikan tersebut. Pemerintah, kata Aliyadi, harus memastikan perubahan APBD benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar penyesuaian fiskal.
Ia menegaskan, setiap rupiah dalam APBD harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta dampak yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Jangan sampai anggaran untuk kebutuhan yang nyata justru dikurangi, sementara pos yang serapannya rendah malah dinaikkan. Ini yang harus dijelaskan pemerintah secara terbuka kepada DPRD dan masyarakat,” pungkasnya.
