Insiden Ledakan Rumah Produksi Petasan, DPRD Jatim Dorong Pengetan Peredaran Bahan Peledak

Liputanjatim.com – Tragedi ledakan petasan yang menimbulkan korban seakan masih menjadi insiden tahunan yang setiap masuk bulan Ramadhan. Seperti yang terjadi di Dusun Mimbo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo yang merusaj sedikitnya 12 rumah warga

Peristiwa nahas ini pun memantik komentar Anggota DPRD Jawa Timur, Ubaidillah. Ia mengatakan kejadian tersebut menjadi alarm keras bagi sistem regulasi dan pengawasan bahan peledak di Jatim.

Menurutnya, negara harus sedari awal memperketat peredaran bahan petasan atau peledak sebagai langkah antisipasi demi mencegah risiko berubah menjadi bencana.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap peraturan daerah (perda) maupun aturan teknis terkait produksi dan peredaran petasan serta bahan peledak. Sinkronisasi dengan regulasi nasional, termasuk ketentuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinilai harus diperkuat agar tidak terjadi celah pengawasan.

“Perlu ada peninjauan ulang terhadap perda dan aturan teknis yang ada. Pengawasan tidak boleh setengah-setengah, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri,” tegas Ubaidillah, Jumat (20/2/2026).

Politisi PKB ini menyoroti lemahnya pengawasan distribusi bahan baku petasan, khususnya bahan kimia berbahaya yang diduga mudah diperoleh di pasaran. Menurutnya, lemahnya kontrol di hulu akan selalu berujung pada risiko di hilir.

“Kita harus telusuri apakah ada izin usaha produksi atau penyimpanan bahan peledak di lokasi itu. Kalau tidak ada izin, berarti ada kelalaian serius yang tidak boleh ditoleransi,” katanya.

Selain itu, ia meminta evaluasi terhadap peran pemerintah desa dan kecamatan dalam mendeteksi aktivitas berisiko di lingkungan masyarakat. Sistem kewaspadaan dini, kata dia, semestinya mampu membaca potensi bahaya sejak awal sebelum menimbulkan korban.

Dalam aspek penegakan hukum, Ubaidillah mendorong aparat bertindak tegas terhadap produsen maupun distributor ilegal. Ia mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan saja, tetapi menyentuh seluruh mata rantai distribusi bahan berbahaya.

“Proses hukum harus transparan dan menyeluruh, termasuk pihak yang memasok bahan kimia berbahaya. Koordinasi dengan Kejaksaan penting agar perkara tuntas hingga pengadilan,” ujarnya.

Dari sisi mitigasi, ia juga meminta audit kesiapan tanggap darurat di tingkat desa, termasuk evaluasi respons cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan koordinasinya dengan Pemprov Jatim.
Ketersediaan fasilitas kesehatan terdekat serta respons medis awal terhadap korban dinilai harus menjadi perhatian serius.

Lebih lanjut, Ubaidillah menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pelayanan publik. Ia menyebut pemerintah perlu mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, terutama dalam isu-isu yang berpotensi membahayakan keselamatan warga.

“Pelayanan publik tidak cukup reaktif, tapi harus berbasis pencegahan dan kolaborasi lintas sektor,” katanya.

Menjelang Ramadan dan Idulfitri, ia juga mendorong edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, dan karang taruna agar perayaan tetap aman dan terkendali.

“Jangan sampai tradisi berubah menjadi tragedi. Perayaan harus aman, tertib, dan tidak membahayakan,” tegasnya.

Ubaidillah memastikan akan mendorong hearing dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta membuka ruang partisipasi warga. Ia juga meminta pendataan korban dan kerugian material dilakukan secara akurat agar bantuan dari Pemprov Jatim, baik melalui dana tak terduga maupun skema sosial lainnya, benar-benar tepat sasaran.

“Jangan sampai ledakan reda, lalu perhatian ikut menguap. Evaluasi dan perbaikan harus benar-benar dilakukan,” pungkasnya.