Glonggongan hingga Kupon RPH, Perdagangan Daging di Jombang Jadi Sorotan

Liputanjatim.com - Perdagangan daging sapi di Jombang kembali jadi perhatian setelah sejumlah persoalan terungkap. Mulai dugaan glonggongan hingga indikasi penyalahgunaan kupon RPH.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran dan berisiko terhadap standar halal dan kesehatan produk di pasaran.

Ketua DPD Juru Sembelih Halal (Juleha) Indonesia Jombang, Sholahuddin (Cak Sholeh), menyebut masuknya pasokan daging dari luar daerah, terutama di Krian.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Hal itu memicu persaingan harga ketat yang menekan jagal lokal hingga berpotensi mendorong praktik instan penambah bobot sapi.

“Salah satu cara yang diduga masih terjadi adalah praktik glonggongan, yakni memberi minum secara berlebihan kepada ternak sebelum penimbangan. Cara ini merugikan konsumen karena dapat menurunkan kualitas daging dan berpotensi melanggar standar kesehatan,” ungkap Cak Sholeh melansir Kabar Jombang, Jumat (20/2/2026).

Selain persoalan teknis pemotongan, aspek administrasi juga menjadi perhatian. Cak Sholeh menduga adanya celah dalam sistem kupon retribusi RPH yang disalahgunakan oleh oknum tertentu.

“Kupon tersebut merupakan bukti pembayaran resmi atas pemotongan sapi di RPH dan menjadi syarat distribusi daging ke pasar milik pemerintah,” terangnya.

Baca juga: Awal Ramadan, Harga Cabai Rawit di Sumenep Tembus Rp150 Ribu

Namun di lapangan, ia menemukan indikasi sejumlah jagal melakukan penyembelihan di luar RPH. Sementara perolehan kupon tetap tanpa proses pemotongan yang sah.

Kondisi ini mencederai sistem pengawasan dan membuka peluang beredarnya daging yang tidak terjamin prosesnya.

Masalah lain yang turut mendapat sorotan adalah lemahnya pengawasan di RPH.

Penemuan kasus sapi yang telah di sembelih di luar fasilitas resmi, kemudian di bawa masuk hanya untuk proses lanjutan seperti pengulitan dan pemotongan bagian tubuh.

Praktik tersebut berisiko karena tidak ada kepastian apakah penyembelian hewan dalam kondisi hidup dan sehat sesuai ketentuan syariat, atau justru sudah mati sebelumnya.

“Alasan darurat kerap di gunakan, misalnya ketika sapi disebut dalam kondisi kritis saat perjalanan. Padahal, RPH seharusnya menjadi titik kontrol utama untuk memastikan daging yang beredar memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Jika hewan yang telah di potong di luar tetap di terima, fungsi pengawasan di khawatirkan tidak optimal,” jelasnya.

Baca juga: Insiden Ledakan Rumah Produksi Petasan, DPRD Jatim Dorong Pengetan Peredaran Bahan Peledak

Menjelang meningkatnya konsumsi daging saat Ramadan, pembenahan tata kelola di nilai mendesak.

Pengawasan terhadap praktik pemotongan di luar RPH, termasuk yang dilakukan di lingkungan permukiman, perlu diperketat agar rantai distribusi daging lebih tertib dan transparan.

Cak Sholeh berharap seluruh pihak, mulai dari peternak, jagal, pengelola RPH hingga pemerintah daerah, dapat bersinergi memastikan ketersediaan daging yang sehat dan halal dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

Dengan sistem yang lebih ketat dan pengawasan yang konsisten, kepercayaan publik terhadap kualitas daging di Jombang di harapkan dapat kembali terjaga.

Sebelumnya, polemik peredaran daging sapi dari luar daerah di Pasar Legi Jombang juga sempat ramai.

Setelah pedagang eceran mengeluhkan turunnya omzet, Ketua Jagal Jombang, Asyhari Subiono (Yono), turut angkat bicara dan mendesak pemerintah segera melakukan penertiban.

Yono menilai masuknya daging dari luar kota yang tidak melalui RPH Jombang sangat merugikan jagal dan pedagang lokal. Pasalnya, daging tersebut di jual dengan harga lebih rendah di bandingkan distribusi resmi dari RPH Jombang.

“Yang jelas ini merugikan kami. Saya jual ke pengecer Rp100 ribu per kilogram, sementara daging dari luar di jual Rp95 ribu sampai Rp92 ribu. Ini sudah menurunkan harga secara drastis,” kata Yono, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, peredaran daging dari luar daerah semakin masif dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya pendistribusiannya hanya menggunakan sepeda motor, kini pengiriman disebut mencapai tiga unit mobil pikap dalam sekali masuk ke Jombang.

“Awalnya cuma satu motor, sekarang sudah tiga pikap. Ini sudah melampaui batas,” ujarnya.