JAKARTA – Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dinilai tetap menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, meski total belanja negara untuk pertama kalinya menembus Rp4.000 triliun.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah tetap mempertahankan target defisit sebesar 2,4 persen di tengah ambisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, kombinasi antara target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan defisit yang tetap terkendali menjadi sinyal positif bagi pasar. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan optimisme pemerintah terhadap prospek perekonomian nasional.
“Apalagi kemudian dipatok defisit kita hanya sekitar 2,4 persen. Artinya apa? Targetnya tinggi, kemudian defisitnya sekitar Rp671,2 triliun. Tentunya target ini adalah sebuah pesan yang kuat kepada pasar untuk sama-sama kita optimis membangun optimisme secara bersama-sama,” ujar Misbakhun usai Rapat Paripurna di Selasar Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Misbakhun menjelaskan, total belanja negara dalam RAPBN 2027 mencapai sekitar Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut menjadi catatan baru karena untuk pertama kalinya nilai APBN Indonesia melewati Rp4.000 triliun.
Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari kisaran 5 persen. Menurut Misbakhun, dua hal tersebut menunjukkan keberanian pemerintah dalam mendorong perekonomian, tetapi tetap menjaga batas defisit.
“APBN kita total Rp4.097,2 triliun dan defisitnya Rp671,2 triliun. Pertama kalinya APBN kita melewati angka Rp4.000 triliun dan pertama kali juga kita menargetkan pertumbuhan keluar dari zona 5 persen,” katanya.
Terkait sumber pendapatan negara, Misbakhun menyebut penerimaan masih ditopang oleh sejumlah komponen utama. Di antaranya penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sementara itu, selisih antara pendapatan dan belanja negara yang menyebabkan defisit akan ditutup melalui mekanisme pembiayaan sesuai dengan kerangka APBN.
“Penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan, penerimaan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Selisihnya menjadi defisit yang dibiayai sesuai mekanisme APBN,” jelas politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.
Misbakhun juga menanggapi sorotan mengenai kebutuhan pembiayaan dan utang pemerintah. Ia menegaskan, pembiayaan defisit harus tetap dilakukan secara hati-hati serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pembiayaan melalui utang bukan persoalan selama pengelolaannya dilakukan secara terukur dan besaran defisit masih berada dalam batas yang telah disepakati pemerintah bersama DPR.
Ia menilai mekanisme tersebut merupakan bagian dari pengelolaan fiskal yang lazim dilakukan untuk menjaga keberlanjutan APBN sekaligus mendukung target pembangunan pemerintah.
Selain melalui pembiayaan defisit, pemerintah masih memiliki ruang fleksibilitas dalam mengelola kas negara. Salah satunya melalui pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Dengan ruang fiskal tersebut, Misbakhun menilai pengelolaan pembiayaan APBN 2027 masih dapat dilakukan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Postur RAPBN 2027 dengan belanja Rp4.097,2 triliun dan defisit Rp671,2 triliun, menurut Misbakhun, pada akhirnya harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesehatan fiskal dalam jangka panjang.
