Fraksi PKB Alami Deja vu, Beri Rapor Merah pada LKPJ Gubernur Jatim 2025

Liputanjatim.com - Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mengalami dejavu setelah mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim 2025, sehingga tidak heran jikalau kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendapat rapor merah dari Fraksi PKB.

Menurut juru bicara Fraksi PKB Ahmad Athoillah, LKPJ Gubernur Jatim 2025 permasalahannya mirip-mirip dengan LKPJ 2024 lalu. Catatan dan kritikannya yang dulu terpaksa kembali disampaikannya.

"Seperti deja vu, mengulang apa yang telah kami sampaikan pada LKPJ tahun 2024. Alih-alih terjadi progresivitas, sebagian besar aspek yang telah kami kritisi tahun lalu kembali terjadi tahun ini,"  kata Gus Atho' sapaan akrabnya, di depan Khofifah saat sidang paripurna, Kamis (9/4/2026).

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Anggota Komisi C ini mengungkapkan ada banyak kritikan yang disampaikan Fraksi PKB dalam kepemerintahan setahun terakhir. Sebagian besar pernah disampaikan pada LKPJ Gubernur Jatim 2024 lalu. Pihaknya pun menuntut Pemprov Jatim serius dalam memimpin Jatim sebagai bagian dari janji politik serta memberikan perhatian pada kritik serta saran yang diberikan Fraksi PKB pada sidang paripurna.

"Fraksi PKB meminta pertanggungjawaban dan integritas janji politik Gubernur.  Kami menuntut keseriusan dan terobosan kebijakan. Jangan biarkan forum ini hanya menjadi ritual tahunan tanpa perubahan signifikan," tegasnya.

Gus Atho' menyampaikan minimal ada sembilan sektor yang menjadi raport merah Khofifah dalam kepemimpinannya setahun terakhir. Sembilan sektor tersebut meliputi, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Resiliensi Iklim, Pembangunan SDM dan Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Pemuda dan Kemandirian Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan dan Kearsipan, Perekonomian, Lingkungan, serta Kemandirian Fiskal.

Pihaknya pun mengambil contoh, salah satu raport merah Khofifah yakni sektor pendidikan. Dalam sektor pendidikan persentase satuan pendidikan di Jatim mencapai standar kompetensi minimum Literasi Membaca terealisasi hanya 49,89%, jauh di bawah target 59,94%. Angka ini juga menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 54,58%.

"Rapor merah bidang pendidikan ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya sedang berjalan di tempat, melainkan sedang bergerak mundur. Ada ketidaksinkronan input dalam bentuk belanja pendidikan dengan outcome dalam bentuk kualitas hasil belajar," ujarnya.

Contoh lain yang menjadi perhatiannya yakni di sektor kesehatan. Dalam sektor ini Fraksi PKB menemukan data yang sangat memprihatinkan. Sektor ini tidak hanya menunjukkan ketidaktercapaian target, namun juga mengalami degradasi performa yang sangat serius.

Seperti dalam penanganan TBC, angka keberhasilan pengobatan TBC berada di angka 88,17% jauh dibawah target 89-90%.  Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2024 yang berada di level 88,93%.

"Jika kita mengingat lagi, pada tahun 2024 indikator ini juga gagal mencapai target 93%," tegasnya.

Fraksi PKB kata Gus Atho' menilai bahwa kegagalan penanganan TBC ini berbanding lurus dengan masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai studi epidemiologi, TBC adalah penyakit yang memiliki korelasi struktural dengan kemiskinan.

"Prevalensi yang sulit turun ini menjadi alat konfirmasi empiris bagi kami bahwa kemiskinan di lapangan masih sangat akut, meskipun angka-angka administratif menunjukkan tren penurunan," pungkasnya.