DPRD Situbondo Dorong Partisipasi Seluruh Elemen Kawal MBG

Liputanjatim.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengawasan tak cukup hanya berbasis laporan administratif, melainkan harus disertai peninjauan langsung ke sekolah serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran.

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Djunaidi, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen, khususnya lintas sektor, dalam mengawal program MBG.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Sehingga kondisi riil di lapangan dapat terpantau langsung, termasuk berbagai celah dan kekurangan yang harus segera di perbaiki.

“Paling tidak rutin turun ke SPPG atau ke sekolah sebagai penerima manfaat untuk menyerap informasi, kira-kira ada kekurangan atau tidak,” ujarnya.

Ia menambahkan, anggota dewan juga harus memiliki fungsi kontrol terhadap program tersebut. Mengingat selama ini aduan yang masuk masih secara personal dan belum terkoordinasi secara kelembagaan.

"Intinya lintas sektor, baik itu koramil, kapolsek, puskesmas, dan kecamatan, saya kira perlu diadopsi di setiap kecamatan yang ada SPPG,” tambahnya.

Menurut Mahbub, penyampaian laporan yang selama ini secara pribadi sebaiknya melalui jalur kelembagaan agar masyarakat tidak merasa ragu atau khawatir saat menyampaikan keluhan.

Baca juga: Sajikan Telur dan Buah Busuk, DPRD Situbondo Tegur Keras Pengelola MBG

Dengan pola itu, persoalan di lapangan dapat cepat terdeteksi dan segera di tindaklanjuti sehingga program pemerintah benar-benar terasa manfaatnya.

“Aduan secara personal mungkin sudah di sampaikan, tetapi belum kemudian di koordinasikan secara kelembagaan,” jelasnya.

Mahbub juga menjelaskan, DPRD tengah melakukan upaya penguatan pengawasan dengan menggelar rapat terkait pelaksanaan MBG. Rapat tersebut menjadi langkah awal untuk membahas mekanisme pengawasan lintas sektor.

“Ke depan, jika di hampir seluruh kecamatan di berlakukan linsek (lintas sektor), kami akan sangat mendukung,” tegasnya.

Mahbub menambahkan, satuan tugas (satgas) lintas daerah sudah terbentuk dan di tunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Karena itu, DPRD tidak lagi membahas pembentukan satgas. Melainkan fokus pada penguatan pengawasan lintas sektor dalam menerima dan menindaklanjuti keluhan penerima manfaat MBG.

"Kalau di tingkat pemerintah daerah sudah terbentuk dan bupati sendiri menjadi kepala kasatgas MBG. Paling tidak kami di DPRD mengoordinasikan lintas sektor antar kecamatan dan siap ikut andil,” katanya.

Mahbub juga mengimbau masyarakat agar tidak takut menyampaikan aduan atau laporan kepada pihak terkait.

Penyampaian pengaduan bisa secara langsung maupun melalui media sosial dengan menandai (tag) akun resmi pemerintah agar cepat tertangani.

“Saya kira kanal pengaduan banyak. Silakan tag akun pemerintah yang ada. Kalau mau secara resmi, bisa juga disampaikan kepada kami, termasuk mendatangi rumah anggota dewan di masing-masing dapil,” pungkasnya.