KILAS JATIM

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Percepat Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah Lintas Selatan.

LiputanJatim.com
Pemerintahan 07 Feb 2026, 21:22 WIB

DPRD Jatim Soroti Isu Kepala Daerah Tidak Harmonis Dengan Wakilnya

Liputanjatim.com - Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Purnomo menyoroti banyaknya isu ketidakharmonisan beberapa kepala daerah dengan wakilnya di Jatim....

A

Abdullah AT

Jurnalis LiputanJatim

2 Pembaca
DPRD Jatim Soroti Isu Kepala Daerah Tidak Harmonis Dengan Wakilnya

Liputanjatim.com - Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Purnomo menyoroti banyaknya isu ketidakharmonisan beberapa kepala daerah dengan wakilnya di Jatim.

Memang beberapa waktu terakhir publik di Jatim disuguhkan beberapa kabar konflik antara kepala daerah dan wakilnya, bahkan sudah ada yang mengarah pada pelaporan ke aparah penegak hukum (APH).

Freddy mengaku prihatin akan kejadian yang mengarah pada ketidakharmonisan kepala daerah. Ia menilai konflik ini sedikit banyak akan berdampak pada pemerintahan pemda. Jika kepala daerah tidak harmonis ia nilai berpotensi akan memunculkan faksi-faksi di antara para ASN.

"Ujung-ujungnya pasti masyarakat yang akan dirugikan karena program-program pemerintah tidak berjalan dengan baik hingga pelayanan publik juga ikut terdampak," ujarnya.

Menurut Freddy, isu ketidakharmonisan antara kepala daerah dengan wakilnya tidak seharusnya terjadi. Mereka dipilih oleh rakyat satu paket dan diyakini akan saling mengisi satu sama lain. Ia berharap DPRD dapat memberikan masukan agar keretakan tidak melebar.

"Kalau sudah mengedepankan ego masing-masing, sudah pasti tidak akan harmonis. Padahal pejabat publik itu adalah amanah, saya berharap pimpinan DPRD setempat memberikan mewarning sebagai sesama penyelenggara pemerintah daerah," jelasnya.

Ia berharap Gubernur Jatim dapat segera memediasi bagi kepala daerah yang terjadi ketidakharmonisan dalam memimpin kepemerintahan. Namun jika masih belum ada penyelesaian setelah dimediasi gubernur maka Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa langsung turun tangan.

"Mudah-mudahan dengan adanya mediasi dari Gubernur Jatim, ketidakharmonisan itu bisa didamaikan. Sebaliknya, jika sudah ada kesepakatan perdamaian namun tidak dilaksanakan, ya itu namanya watak. Mendagri bisa turun tangan bahkan bisa memberhentikan," tegasnya.

Bagikan informasi ini: