DPRD Jatim Kawal Nasib Pegawai TPOP, Gus Muhdi : Gaji Kini Sudah Jelas tinggal Status Kepegawaian

Liputanjatim.com – Kabar baik datang untuk hampir dua ribu pegawai Tenaga Honorer Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP) yang bekerja di bawah Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Jawa Timur. Setelah melalui perjuangan panjang, kepastian gaji mereka akhirnya mendapatkan titik terang.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Abdullah Muhdi, mengungkapkan pihaknya menerima banyak keluhan dari pegawai TPOP terkait kejelasan status maupun pembayaran gaji. Keluhan tersebut kemudian diperjuangkan melalui jalur resmi di Komisi A DPRD Jatim Audiensi ke Menpan RB dan Dirjend Sumber Daya Air Kementerian PU.

“Hasilnya, alhamdulillah gaji mereka kini sudah jelas. Operasionalnya pun diamankan hingga tahun depan oleh Kementerian PU. Tinggal status kepegawaiannya," ujar Gus Muhdi saat dikonfirmasi, Selasa (16/9/2025).

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Menurut Gus Muhdi, TPOP memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran infrastruktur air di Jawa Timur, mulai dari bendungan, saluran irigasi, hingga jaringan pengairan yang menopang kebutuhan pertanian. Karena itu, keberadaan mereka harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun Daerah.

“Mereka ini tenaga yang ada di lapangan, yang sehari-hari bekerja mengurusi bendungan, saluran air, dan irigasi. Kalau mereka tidak diperhatikan, tentu bisa berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani,” tegasnya.

Politisi PKB dari dapil Nganjuk & Madiun ini juga menambahkan, perjuangan Komisi A tidak hanya berhenti pada soal gaji. Pihaknya juga akan mendorong agar Tugas dan Fungsi (Tusi) TPOP diperjelas secara kelembagaan. Hal ini penting agar status serta keberadaan pegawai honorer tersebut memiliki landasan yang lebih kuat dan tidak mudah diabaikan.

“Kami ingin ada kejelasan yang lebih permanen. Jangan sampai setiap tahun mereka dihantui ketidakpastian. Negara harus hadir memberikan jaminan, kalau bisa bisa terangkat menjadi pegawai tetap paruh waktu. karena apa yang mereka lakukan sangat vital bagi masyarakat,” tandas Gus Muhdi.

Dengan kepastian ini, ribuan pegawai TPOP PU SDA Jatim dapat bekerja lebih tenang. Sementara itu, DPRD Jatim berkomitmen terus mengawal hak-hak tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah agar tidak lagi menghadapi ketidakjelasan terkait status maupun kesejahteraannya.