KILAS JATIM

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Percepat Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah Lintas Selatan.

LiputanJatim.com
Ruang Redaksi
Arsip & Indeks Berita

Hasil Pencarian: "Hukum"

Menampilkan berita dan liputan daerah terkait kata kunci yang dipilih.

Kriminal

Korupsi KUPEDES BRI Rp1,24 Miliar Terbongkar, Mantri dan Agen BRILink Ditahan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyaluran Program Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Unit Situbondo 01 Tahun 2023–2024. Kasus tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.240.735.551.

17 Jul 2026, 06:50 WIB • Pamela
Daerah

Datangi DPR RI, Mitra BGN Keluhkan Moratorium MBG

Liputanjatim.com – Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) mengadukan kebijakan moratorium Program Makan Bergizi (MBG) kepada Komisi IX DPR RI. Kebijakan tersebut dinilai merugikan para mitra yang telah berinvestasi dalam penyediaan fasilitas dapur dan operasional program.

16 Jul 2026, 15:17 WIB • Admin_LJ
Pemerintahan

Setahun Masih Plt, DPRD Kota Malang Minta Pengisian Jabatan Strategis Dipercepat

Lambannya pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Malang kembali menjadi sorotan DPRD Kota Malang. Hingga pertengahan Juli 2026, sejumlah posisi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) masih diisi pelaksana tugas (Plt), meski kekosongan jabatan telah berlangsung lebih dari satu tahun.

16 Jul 2026, 14:45 WIB • Pamela
Nasional

18 Tahun Mandek, Baleg DPR Kejar Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Iman Sukri, menegaskan komitmen Baleg untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat pada periode DPR RI saat ini. Regulasi yang telah dibahas selama hampir 18 tahun itu ditargetkan segera disahkan menjadi undang-undang.

16 Jul 2026, 12:05 WIB • Pamela
Berita

Isu Kios Rp300 Juta Disorot, PKB Desak Audit Total Relokasi Pasar Gadang

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan audit menyeluruh terhadap proses relokasi pedagang Pasar Induk Gadang. Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (13/7/2026), menyusul munculnya sejumlah temuan dan informasi yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

14 Jul 2026, 12:57 WIB • Pamela

Pilih Wilayah Lain

Surabaya Malang Sidoarjo Gresik Jember Banyuwangi Kediri Madiun Pasuruan Probolinggo Tuban Lamongan Bojonegoro Madura Blitar Mojokerto Nganjuk Batu
Ruang Publik

Suarakan Isu Daerah Anda

Punya informasi peristiwa atau liputan warga di Jawa Timur? Kirimkan tulisan Anda ke meja redaksi.

Kirim Liputan